PALOPO, Linisiar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) yang diikuti secara virtual pemerintah 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2020).
Sosialisasi PPA dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Institute of Community Justice (ICJ) atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
Di Kota Palopo, sosialisasi ini diikuti secara virtual oleh Ketua TP PKK Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Judas, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palopo, Isnada Firmanza, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo di Aula Bappeda Palopo.
Australian Consulate General Makassar, Bronsyn Robbins menyampaikan, program percepatan pencegahan perkawinan anak tidak bisa ditunda lagi.
Australia telah memiliki komitmen jangka panjang untuk menghapus perkawinan anak, perkawinan usia muda, dan kawin paksa karena ini merupakan bentuk pelanggaran hak manusia.
“Komitmen kami ini menghapus perkawinan anak, perkawinan usia muda dan kawin paksa bertujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan,” Bronsyn Robbins.
Data statistik di Sulsel menunjukkan, perkawinan anak lebih rentan saat ini. Oleh karenanya, pencegahan perkawinan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.
Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, dr. Hj. Fitria Zainuddin menuturkan, saat ini perkawinan anak merupakan hal yang mengkhawatirkan, karena dampaknya negatif.
“Berbagai dampak pada perkawinan anak akan memengaruhi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menjadi indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM),” jelasnya. (*)
