Legislator PAN Wajo Nilai Tidak Etis Kata ‘Pemanggilan’ terhadap Bupati

Untuk Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan

int

SENGKANG, LINISIAR.ID – Sehubungan dengan adanya pemberitaan tentang dugaan soal kebocoran PAD Retribusi Perparkiran, DPRD Wajo disebut-sebut akan “memanggil” Bupati Wajo, Amran Mahmud, untuk memberikan klarifikasi dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) kepada dewan.

Terkait agenda RDP itu, anggota Komisi III DPRD Wajo, Elfrianto dari Fraksi PAN, menilai tidak tepat.

“Saya kira kalau ada saudara kami dari Komisi III berkomentar tidak mungkin menyebut secara vulgar dengan kata “panggil” terhadap Bupati karena dalam rapat kerja Komisi III hanya dikatakan akan menghadirkan pemerintah daerah dalam acara RDP dalam arti kata pemerintah daerah adalah stekholder yang terkait,” jelas Elfrianto, Rabu (24/6/2020). 

Menurutnya, untuk memanggil Bupati di DPRD itu punya etika atau mekanisme tersendiri yang harus dipahami selaku mitra sejajar atau selaku mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Menurut pandangan saya, dalam UU 23 2014 tidak diatur RDP dapat memanggil Bupati, yang diatur adalah konsultasi DPRD dengan Bupati,” tambahnya.

Kecuali dalam hal untuk mengundang Bupati dengan kesepakatan fraksi-fraksi lainnya dalam konteks 3S untuk mendapatkan rumusan masalah maka dinilai sah-sah saja.

“Jadi kita harus bedakan muatan makna antara kata memanggil dengan kata mengundang. Memanggil cenderung dalam tatanan garis komando sementara mengundang berada pada tatanan koordinasi,” terangnya.

Berdasarkan PP 12 tahun 2018 rapat dengar pemdapat merupakan rapat yang dilaksanakan antara komisi, gabungan komisi, bapemperda, badan anggaran atau panitia khusus, dan pemerintah daerah.

Sebelumnya, rapat kerja digelar antara Komisi III DPRD Kabupaten Wajo bersama dengan mitra kerja Dishub Kabupaten Wajo dalam rangka rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019/2020.

Komisi III menilai adanya kelemahan dalam pengelolaan PAD pada sektor perparkiran, terdapat persoalan yang kompleks dalam pengelolaan parkir yang mengakibatkan minimnya PAD.

“Hal ini perlu menjadi perhatian baik DPRD maupun pemerintah daerah untuk merumuskan bersama permasalahan yang dihadapi agar mendapat solusi sehingga komisi III bersepakat perlu dilakukan rapat  dengar pendapat dengan pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang terkait,” kunci Elfrianto.(*)