MAKASSAR, LINISIAR.ID – Anggota DPRD Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan kembali melaksanakan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 pada Rabu (20/5/2026).
Kegiatan reses tersebut digelar di dua kecamatan yang menjadi daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya.
Pelaksanaan reses di Kecamatan Tamalanrea berlangsung di Jalan Bangkala, BTP Blok D, RT 02 RW 03, Kelurahan Buntusu.
Sementara di Kecamatan Biringkanaya, kegiatan berlangsung di Jalan Daya Raya RT 04 RW 07, Kelurahan Daya serta Kompleks KNPI, Jalan Berua IV RT 03 RW 05, Kelurahan Berua.
Dalam agenda tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari persoalan sampah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dampak pembongkaran lapak terhadap pelaku UMKM, hingga kondisi infrastruktur jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Odhika menyebut seluruh keluhan warga akan terlebih dahulu dihimpun sebelum diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat karena armada pengangkut sampah dinilai sudah tidak optimal.
“Rata-rata masalah persampahan. Kan banyak armada pengangkutan sampah yang lama itu yang mereka minta diperbaharui,” ucap legislator dari Fraksi Nasdem itu.
Selain masalah sampah, warga juga kembali menyampaikan persoalan layanan kesehatan terkait KIS seperti yang terjadi pada reses-reses sebelumnya.
Warga, kata dia, meminta adanya peralihan dari BPJS kesehatan ke KIS agar bisa memperoleh layanan kesehatan gratis.
“Tapi banyak bermasalah di desil, jadi kita minta dulu dinas terkait untuk pendataan ulang,” kata Odihika.
Di sisi lain, Odhika juga menaruh perhatian terhadap nasib pelaku UMKM yang terdampak pembongkaran lapak usaha.
Ia memastikan persoalan tersebut akan dikawal dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Makassar agar para pelaku UMKM tetap dapat menjalankan usahanya.
“Jadi ini menjadi catatan juga. Kita akan sampaikan ke pemerintah kota Makassar bagaimana ini solusinya, jangan dibiarkan,” katanya.
Terkait keluhan lain seperti infrastruktur jalan, Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan agar mendapat perhatian dari OPD terkait.
“Semuanya kita akan tindaklanjuti,” tutupnya. (*)
