Walikota Palopo: Setelah Pelatihan, Tugas Kita di Daerah Implementasikan SAKIP

MAKASSAR, Linisiar.id – Pelatihan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2020). Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Sulsel, Ir. Andi Sudirman Sulaiman.

Pelatihan ini diikuti pejabat Pemprov Sulsel beserta pejabat Kota Palopo, Kota Parepare, Jeneponto, Bone, Luwu, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pelaksanaan coaching clinic dalam rangka meningkatkan penilaian kinerja. Baik kinerja individu maupun kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjabarkan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat setiap OPD untuk optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan SAKIP, dan memperkuat komitmen dari pimpinan OPD.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yakni optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP pada pemda dan organisasi perangkat daerah, sehingga kinerja para aparat dan pegawai berorientasi pada hasil. Bukan sekadar melaksanakan program.

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemepan dan RB, Jufri Rahman, menyampaikan, apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keinginan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah.

Saat ini, Gubernur Sulsel sangat optimistis Sulsel telah mendapatkan nilai B dan jika bisa kita harus mendapatkan nilai A.

“Optimistis ini merupakan setengah dari keberhasilan, tinggal bagaimana kita untuk terus maju yang dimulai dengan optimistis,” kata Jufri Rahman.

“Dan kehadiran para bupati dan walikota untuk kabupaten/kota yang melakukan pendampingan hari ini merupakan wujud komitmen yang patut untuk kita apresiasi,” katanya.

Mewakili Gubernur Sulsel, Wagub Andi Sudirman Sulaiman saat membuka acara menyampaikan, berdasarkan hasil laporan evaluasi reformasi dan birokrasi dan SAKIP tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel.

Langkah-langkah dari tindak lanjut itu telah ada yakni Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Maka Pemerintah Provinsi Sulsel menyusun peta proses bisnis melalui keputusan gubernur.

Sedangkan Walikota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, MH dalam paparannya terkait kondisi SAKIP Kota Palopo mengatakan, sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD untuk membuat pertanyaan yang ada kaitannya dengan SAKIP.

Menurut walikota, hal itu untuk memenuhi hal yang akan dijawab nantinya terkait SAKIP. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota adalah tingkat implementasi. Artinya, kita yang akan implementasikan seluruh petunjuk yang diberikan.

Dari Kota Palopo dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanza DP, SH.,MSi, Kepala BKPSDM Kota Palopo Farid Kasim, SH.,M.Si, para pimpinan OPD/SKPD, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Palopo Maghfirani Nassa, S.STP, dan Kepala Bagian Humas Setda Kota Palopo Wahyudin, S.AN. (*)