PALOPO, Linisiar.id – Ketua TP PKK Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Judas, M.Kes didampingi Ketua DWP Iznada Firmanza mengikuti sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Wilayah Ekoregion Sulawesi dan Maluku, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku.
Acara sosialisasi itu berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo, pada Jumat, 28 Agustus 2020.
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Ir. Liestiaty F. Nurdin, M.Fish saat membuka acara menyampaikan apresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Wilayah Ekoregion Sulawesi dan Maluku.
“Diawali dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,” kata ketua PKK Sulsel.
“Jadi bagaimana wanita bisa punya akses dan kendali terhadap sumber daya, mendapatkan manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan,” tambahnya.
Ketua PKK Sulsel menjelaskan, suara perempuan harus didengar dalam mengambil keputusan untuk pembangunan. Karena itu, perempuan harus ikut di dalamnya.
Bagaimana peran organisasi-organisasi wanita yang ada di kabupaten/kota dapat mengedukasi masyarakat, turun untuk memberikan training, pelatihan-pelatihan pemanfaatan pekarangan, dan membagikan bibit bantuan dari lingkungan hidup dan kehutanan.
Menurutnya, peran wanita sudah diakui. Presiden pada saat pertemuan nasional PKK meminta seluruh anggota PKK harus terlibat dalam pembangunan nasional.
Memembantu pemerintah menurunkan angka stunting, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan sebagainya.
Disebutkan, kegiatan ini merupakan salah satu cara mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya.
Ia berharap, sosialisasi ini dapat mencetak Pengarusutamaan Gender dan sekaligus menjadi media meluruskan program-program untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender. (*)
