MAKASSAR, Linisiar.id – Sebanyak 49 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengikuti masa orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama dengan Sekretariat DPRD di Hotel Ibis.
Salah satu legislator, Al Hidayat Samsu mengatakan, orientasi tersebut sangatlah penting bagi para dewan khususnya yang baru memasuki periode pertama. Masa orientasi baginya merupakan pemahaman awal untuk memahami proses-proses kedewanan melalui teori sebelum nantinya mengimplementasikan ilmu tersebut.
“Kalau saya sebagai legislator baru, ini sangat penting. Karena dalam sistem pemerintahan, hubungan DPRD antara eksekutif, cara-cara mengharmonisasi dan lainnya, disinilah kita diberikan ilmu itu,” ucapnya di Hotel Ibis, Selasa (24/9).
Dayat -sapaan akrab Al Hidayat Samsu- menilai bahwa materi-materi yang disuguhkan sangat menarik. Misalnya terkait isu-isu strategis yang ada di Kota Makassar, wawasan kebangsaan dan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dari beberapa materi yang diterima, dari situ ia dapat melihat apa yang menjadi isu strategis di Makassar. Yang paling urgent menurutnya adalah masalah pengangguran. Sebanyak 81.000 jumlah pengangguran, sementara peningkatan ekonomi di Makassar sangat tinggi.
Sehingga terjadi tidak sinkron antara jumlah pengangguran dengan pergerakan ekonomi yang sangat cepat dan besar. Olehnya itu, pemerintah harus memfasilitasi sebaik mungkin masalah tersebut.
“Kebetulan saya bukan dari latar belakang pemerintahan. Jadi dalam konteks orientasi ini sangat kita butuhkan sebagai legislator baru untuk pengembangan perubahan anggaran dan sistem pemerintahan dalam rangka membangun Kota Makassar,” jelasnya.
Senada dengan Dayat, Legislator DPRD dua periode, Mario David juga menganggap bahwa pembekalan ini sangat penting untuk membuka cakrawala, memahami tugas pokok dan fungsi DPR.
Bagi dewan inkamben dijadikan sebagai ruang untuk memantapkan dan mengingatkan kembali bahwa tugas seorang wakil rakyat adalah bagaimana melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan yang tentu untuk kepentingan rakyat.
“Materinya sinkronisasi pemerintah, peran tugas dan fungsi DPRD Kepada kebijakan nasional provinsi dan daerah, kemudian strategi terbaru, sinkronisasi program, pengelolaan keuangan, dan isu strategi yang ada pemerintahan,” pungkas Mario.
