Walikota Palopo Hadiri Sosialisasi Peraturan Presiden soal Jaminan Kesehatan untuk Rakyat

PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, MH didampingi Sekretaris Daerah Firmanza DP, mengikuti sosialisasi Perpres No 64 Tahun 2020 dan Kebijakan Regulasi Turunan Wujud Hadirnya Negara Untuk Memastikan Jaminan Kesehatan Untuk Rakyat Indonesia yang berlangsung di Rujab Saokotae melalui Zoom Conference Meeting, Selasa (28/7/2020).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si menyampaikan, pandemi covid-19 telah menyebar di kurang lebih 216 negara.

“Beranjak dari kondisi yang kita alami dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentu kiranya kita semua harus punya sense of crisis. Seluruh perangkat daerah mulai dari kepala daerah sampai staf, harus bicara Covid-19 karena ini adalah arahan bapak Presiden,” katanya.

UU No 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lain, dalam hal ini kesehatan apabila mendapatkan sakit, kecelakaan, bisa diakomodasi dari regulasi ini,” tambahnya.

Lanjutnya, UU No 24 tahun 2011 menyebutkan, untuk mewujudkan jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotong royong berlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, fortabilitas, dan kepersertaan yang bersifat wajib.

Dana amanah dan hasil penandana sosial seluruhnya untuk pengembangan dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Ketentuan lain berupa Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan ini mengamanahkan bahwa peserta pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), bukan pekerja (BP), dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang didaftarkan pemerintah daerah adalah peserta yang harus diberikan jaminan kesehatan melalui program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Untuk itu, kami dari Kementerian Dalam Negeri berharap kepada pemerintah daerah bisa mengimplementasikan amanat atau mandat sebagaimana diatur dalam Perpres No 64 tahun 2020,” katanya.

Ia berterima kasih atas terlaksananya sosialisasi jaminan kesehatan ini, sehingga pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dapat menjalin kerjasama demi terlaksananya pemberian jaminan kesehatan nasional.

Begitu juga Kartu Indonesia Sehat di daerah masing-masing yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Khususnya untuk kepala desa dan perangkat desa.

Turut hadir Kepala BPKAD Palopo H. Muh Samil Ilyas, SE, MM, perwakilan dari dinas kesehatan Ratnasari, dan undangan lainnya. (*)