LUWU, Linisiar.id – Menjelang penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang, tim verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Sekretariat Forum KKS Kabupaten Luwu, Jalan Topoka, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kamis (3/12/2020)
Tim verifikasi disambut langsung oleh Ketua Forum KKS Kabupaten Luwu, Hj Hayarna Basmin didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Luwu, H Kadir beserta jajaran pengurus Forum KKS
“Selamat datang tim verifikasi di sekretariat Forum KKS. Sebenarnya kunjungan ini telah lama kami nantikan untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang telah kami siapkan,” kata Hj Hayarna Basmin.
Ketua Forum KKS Luwu itu berharap, kehadiran Tim Verifikasi ini dapat memberikan petunjuk, arahan dan masukan atas segala kekurangan yang ditemui nantinya agar bisa disempurnakan sebelum memasuki tahap penilaian.
“Kami sudah berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Kabupaten Luwu. Semoga niat ini mendapat restu dari Allah SWT dan didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai Kabupaten Sehat dan mencapai penghargaan tertinggi Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara,” lanjut Hj Hayarna Basmin
Sementara itu, mewakili Tim Verifikasi, H Lukman, menyampaikan apresiasi kepada pengurus Forum KKS Kabupaten Luwu atas usahanya yang penuh semangat menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat.
“Kami berikan apresiasi kepada ketua dan pengurus Forum KKS atas upaya dan antusiasnya membawa Kabupaten Luwu ini menjadi salah satu daerah yang berpredikat Kabupaten Sehat. Selain itu, Kabupaten Luwu adalah kabupaten tercepat di Sulsel yang telah menyiapkan dokumen untuk diverifikasi,” ungkap H Lukman
Menurutnya, Kabupaten Luwu berpeluang untuk dapat menyandang predikat Kabupaten Sehat karena telah memenuhi salah satu syarat penting, yaitu pencapaian ODF 100 persen
“Kabupaten Luwu telah memenuhi salah satu syarat dengan mencapai ODF 100 persen serta merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi akses sanitasi berbasis masyarakat yang mencapai 10 persen,” jelas H Lukman.
Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan agar kabupaten/kota se-Sulsel yang mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat dapat lebih siap dan memenuhi semua persyaratan. Baik dari segi dokumen maupun realisasi di lapangan,” katanya. (*)
