Tadjuddin Rachman: Lawan Politik Uang, Termasuk di Pilkada Maros 2020

Pengacara senior, Tadjuddin Rachman, SH, MH

MAKASSAR, Linisiar.id – Politik uang haruslah menjadi lawan bersama. Selain dapat merusak demokrasi, juga membuka politik dagang sapi antara calon dan pemilih.

Ironisnya, politik uang sudah dianggap wajar terjadi di Indonesia. Karena itu, publik harus memiliki kesadaran bersama untuk melawan politik uang itu.

Pengacara senior Sulsel H. Tadjuddin Rachman, S.H.M.H. mengungkapkan hal itu dalam diskusinya bersama tokoh literasi Sulsel, Bachtiar Adnan Kusuma (BAK), Jumat (13/11/2020).

Sesuai rilis dari BAK, Tadjuddin Rachman menyatakan, semua pihak harus mewaspadai politik uang, termasuk di Pilkada Maros 2020.

Menurut Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulsel ini, money politic atau politik uang secara awamnya adalah pemberian uang kepada warga sebagai calon pemilih yang dilakukan oleh calon walikota/bupati.

Selain dilarang dan diancam hukuman pidana bagi pelakunya, juga mempunyai dampak buruk dalam proses demokrasi.

Alasannya, karena orang yang menggunakan uang agar  terpilih pada saatnya akan melahirkan pemimpin yang tidak bermutu dan tidak amanah, sebab dia terpilih bukan karena kepintarannya.

“Dia berpotensi pula korupsi jika dia terpilih, sebab setelah yang bersangkutan menduduki jabatannya, pasti dia akan berusaha mengembalikan uang yang telah digunakan menyogok rakyat,” kata Tadjuddin Rachman, penulis berbagai buku hukum di Indonesia ini.

Ia mencontohkan pula, jika calon yang bersangkutan meminjam uang atau mendapat sponsor dari orang lain untuk membiayai pemilihannya.

Maka sudah dapat diduga, pada saatnya dikemudian hari setelah terpilih, maka pemimpin yang bersangkutan haruslah membayar utangnya dengan cara apapun. Akhirnya, terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. (*)