Metro  

Anggota DPRD Makassar Reses di Berua, Idris Terima Keluhan Masalah Drainase dan Banjir

Anggota DPRD Kota Makassar, Idris.
Anggota DPRD Kota Makassar, Idris.
Bagikan

MAKASAR, LINISIAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Idris kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027. Kali ini kegiatan berlangsung di titik keempat, Jalan Lanraki Nomor 05, RT 001/RW 004, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan yang tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian Pemerintah Kota Makassar. Mulai dari kebutuhan pembangunan drainase, perbaikan pendataan bantuan perlindungan sosial (perlinsos), hingga persoalan pembangunan kawasan yang dinilai berpotensi memperparah banjir.

Salah satu aspirasi utama warga berasal dari masyarakat RT 01 Lanraki yang meminta pengerjaan drainase di sepanjang jalan poros Lanraki. Warga menilai keberadaan saluran drainase yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi genangan air, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyoroti pendataan penerima bantuan perlindungan sosial. Warga meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak luput dari perhatian.

Mereka menilai masih terdapat warga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam pendataan penerima bantuan. Karena itu, pemerintah diharapkan melakukan verifikasi secara langsung sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan aktivitas pembangunan di sekitar wilayah Kelurahan Berua. Warga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk penghentian pembangunan di kawasan tersebut karena khawatir semakin memperburuk kondisi banjir yang kerap terjadi.

Menurut masyarakat, persoalan banjir perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan kawasan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan pembangunan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan sistem aliran air di permukiman.

Politisi Gerindra Makassar ini mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan organisasi perangkat daerah terkait.

Terkait persoalan drainase, ia menilai kebutuhan masyarakat di jalan poros Lanraki perlu mendapat perhatian karena saluran air merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berperan dalam mengantisipasi genangan dan banjir.

“Persoalan drainase ini menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Warga berharap ada pengerjaan saluran di sepanjang Jalan Poros Lanraki. Apalagi persoalan banjir masih menjadi kekhawatiran masyarakat, sehingga kondisi drainase perlu mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Pembenahan Data Penerima Bansos

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar masyarakat yang tergolong kurang mampu memperoleh hak dan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pendataan bantuan sosial juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada masyarakat yang memang membutuhkan, tetapi tidak masuk dalam data penerima bantuan. Karena itu, warga berharap dilakukan pendataan dan verifikasi kembali agar bantuan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara mengenai permintaan penghentian pembangunan di wilayah Berua, Idris menyebut aspirasi tersebut perlu menjadi bahan perhatian pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pembangunan dan penataan kawasan.

“Keluhan warga terkait pembangunan dan banjir juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu melihat kondisi wilayah secara menyeluruh, termasuk dampak pembangunan terhadap lingkungan dan aliran air. Jangan sampai pembangunan justru menambah persoalan banjir yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Melalui reses tersebut, ia berharap seluruh aspirasi masyarakat di Kelurahan Berua dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan. Idris juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi agar persoalan drainase, pendataan bantuan sosial, dan dampak pembangunan dapat memperoleh penanganan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *