MAKASSAR, LINISIAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pengembangan klaster komoditas unggulan di setiap kabupaten dan kota sebagai strategi memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui skema tersebut antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan hal tersebut saat menerima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Fatmawati mengatakan, potensi komoditas unggulan Sulawesi Selatan cukup besar, tetapi belum sepenuhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, serta sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha untuk menjadi pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelas Fatmawati.
Menurutnya, pengembangan klaster komoditas diharapkan dapat mengubah pola pemasaran produk unggulan daerah yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara.
Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, komoditas tersebut diharapkan dapat diolah dan dikembangkan sehingga menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain penguatan klaster, Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami prosedur dan fasilitas ekspor.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha dapat difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekspor Sulawesi Selatan adalah pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor.
Fatmawati menyebutkan, sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor dari daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara lebih akurat.
Penguatan fasilitas logistik, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), juga dinilai penting untuk menekan biaya pengiriman.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor dan memperkuat pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan. (*)
