MAKASSAR, LINISIAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi sekaligus dialog ketenagakerjaan untuk membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, pada Jumat (13/11/2026).
Dialog tersebut melibatkan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh Sulsel, unsur Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi pekerja, mengurai persoalan ketenagakerjaan, serta merumuskan solusi bersama menjelang penentuan kebijakan pengupahan 2027.
Andi Sudirman menegaskan, komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha merupakan kunci utama dalam membangun kesepahaman terkait besaran UMP Sulsel 2027.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi di lapangan dan mencari solusi bersama,” ujar Andi Sudirman.
Fokus Kesejahteraan Buruh Sulsel
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menghadirkan langkah yang lebih konkret terhadap peningkatan kesejahteraan buruh Sulsel.
Menurutnya, kondisi kesejahteraan pekerja menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.
“Kami memetakan bagaimana *roadmap* perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, ia menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan agar lebih proaktif memetakan kebutuhan, kondisi riil, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh di daerah.
Berpedoman pada Aturan dan Data Statistik Resmi
Terkait mekanisme penghitungan dan penetapan UMP Sulsel 2027, Andi Sudirman mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis dari pemerintah pusat.
Penggunaan data statistik resmi juga ditekankan sebagai landasan objektif dalam menyusun rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh unsur tripartit menjaga iklim dialog yang terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berbasis data dan argumentasi yang terukur.
Sementara kalangan pengusaha diminta memaparkan kondisi riil dunia usaha secara transparan, mencakup tantangan biaya operasional, tingkat produktivitas, hingga kemampuan finansial perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses penetapan UMP berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, sehingga kebijakan pengupahan 2027 mampu menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha di Sulsel. (*)
