BARRU, LINISIAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru menggandeng organisasi pers untuk memperkuat kapasitas kehumasan dan tata kelola informasi publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kehumasan yang turut dihadiri unsur Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Barru di Aula Kantor KPU Kabupaten Barru, Rabu (18/11/2026).
Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B., menilai penguatan internal ini menjadi langkah krusial sebelum menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang.
“Tahapan pemilu dan pemilihan ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan,” ungkap Abdul Syafah dalam sambutannya.
Pelatihan ini menghadirkan dua praktisi media sebagai narasumber, yakni Darullah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Barru dan Rudy Kahar dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Barru.
Dalam pemaparannya, Darullah meluruskan anggapan keliru yang kerap menempatkan kerja humas sebatas urusan teknis pengambilan gambar kegiatan.
“Kehumasan bukan sekadar pekerjaan dokumentasi. Humas merupakan bagian vital dalam sebuah lembaga yang memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah divalidasi oleh pejabat berwenang,” jelasnya.
Senada dengan itu, Rudy Kahar menyoroti posisi strategis humas sebagai jembatan komunikasi sekaligus urat nadi lembaga dalam menyampaikan informasi yang tervalidasi kepada masyarakat. Ia juga mengusulkan pembentukan tim kreatif lintas subbagian dengan pembagian tugas spesifik—mulai dari perencana konten (content planner), penulis rilis, desain grafis, hingga admin media sosial—serta penerapan standar waktu publikasi cepat.
“Tingkatkan pemahaman Anda sebagai humas, apa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Anda, dan apa tugas Anda. Kehumasan bukan hanya tukang dokumentasi, tetapi bagian vital suatu lembaga untuk menyampaikan informasi sesuai data dan fakta yang telah divalidasi pejabat berwenang,” tegas Rudy.
Memasuki sesi diskusi, Anggota KPU Kabupaten Barru, Busman A. Gani, menanggapi usulan penunjukan petugas khusus untuk memfasilitasi kebutuhan informasi media. Menurutnya, mekanisme fasilitasi tetap harus tunduk pada aturan dan jenjang kewenangan internal.
Ia mencontohkan permintaan data pemilih maupun informasi teknis kepemiluan yang wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan divisi terkait. Informasi internal tidak dapat langsung dirilis tanpa rapat pleno atau persetujuan pimpinan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Barru, Andrie Fajar Halyb, menegaskan bahwa jajaran sekretariat bertugas memfasilitasi kebijakan komisioner dengan memetakan mana informasi yang terbuka untuk publik dan mana yang memerlukan koordinasi berjenjang. Ia juga menekankan optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai jembatan layanan informasi publik antarbagian secara akuntabel.
Menutup kegiatan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) KPU Kabupaten Barru sekaligus moderator diskusi, H. Abdul Mannan, mengapresiasi masukan kedua narasumber. Ia memastikan perangkat kehumasan internal yang sudah ada akan segera disinergikan.
“Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan banyak hal dan motivasi kepada jajaran KPU. Insyaallah, terkait Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dan tim kreatif, semuanya sudah ada, tinggal dipoles sehingga menjadi satu kesatuan dan mampu dipertanggungjawabkan,” pungkas Abdul Mannan.













