MAKASSAR, LINISIAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Pengumuman penetapan UMP 2027 tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 ini tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen.
Sebagai perbandingan, pada tahun-tahun sebelumnya UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118, sehingga UMP 2027 lebih tinggi Rp318.795,25 atau setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketiga sektor tersebut meliputi, Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan Rp4.293.995,04 per bulan, Industri Pengolahan dan Ritel Rp4.235.702,42 per bulan, dan Aktivitas Jasa Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan yang harus mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum. (*)













