Berita  

Tarik-Ulur Penetapan UMP Sulsel 2027: Buruh Usul 0,8, Pengusaha 0,5, Gubernur Ambil Jalan Tengah

Bagikan

MAKASSAR, LINISIAR – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan atau naik 7,98 persen melewati proses pembahasan dan dialog tripartit yang dinamis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengungkapkan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berperan langsung memediasi perbedaan usulan angka dari kalangan pekerja dan dunia usaha hingga tercapai keputusan yang proporsional.

“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucap Jayadi usai pengumuman penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Jayadi menjelaskan, dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1.

Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.

“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.

Jayadi juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dari UMP 2026 cukup signifikan dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang berada di angka 7,21 persen.

Ia berharap keputusan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Sulsel saat membacakan penetapan UMP 2027 menegaskan bahwa proses perumusan upah minimum telah melalui kajian komprehensif serta melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.

“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ke depan, Pemprov Sulsel memastikan akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan di lapangan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *