Pemkab Bantaeng Tanggapi Pertanyaan Dewan atas Perubahan APBD 2020

Sekda Bantaeng Abdul Wahab, memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan Legislatif pada Paripurna Pandangan Umum Dewan terhadap rancangan KUA - PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, Selasa (15/9).

BANTAENG, Linisiar.id – Pemerintah Kabupaten Bantaeng menanggapi sejumlah pertanyaan yang diajukan fraksi-fraksi, dalam kegiatan pemandangan umum Dewan atas Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Pada rapat paripurna DPRD Bantaeng untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum Dewan tersebut, Pemkab Bantaeng diwakili Sekretaris Daerah Abdul Wahab, Selasa (15/9).

Terkait rencana perubahan anggaran kegiatan tahun 2020 pada bidang kesehatan seperti yang dikemukakan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Wahab menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan bidang kesehatan sangat diperlukan.

Mengingat, upaya penanganan kesehatan termasuk dalam hal penyediaan sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program nasional di masa pandemi Covid-19 ini.

“Sehingga dibutuhkan perhatian dan upaya optimal serta pendampingan APIP dalam menjaga kualitas pelaksanaannya,” katanya.

Sementara, mengenai perlunya peningkatan sistem pengawasan internal untuk menumbuhkan kedisiplinan Aparatur dalam pencapaian target pembangunan daerah, seperti dikemukakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Wahab mengatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah APIP dalam kegiatan pengawasan secara internal.

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan tupoksinya pada PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah.

Bahwa, seluruh proses kegiatan, audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dilakukan guna memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

“Kami harus memastikan bahwa semuanya berjalan secara efektif dan efisien untuk kepentingan semua elemen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Terakhir, menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengenai anggaran belanja bencana banjir tahun 2020, Wahab menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat akibat bencana banjir dilakukan melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng dan APBN.

“Akhirnya, kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap Fraksi-Fraksi dan seluruh anggota Dewan yang telah menyampaikan buah pikiran yang paripurna dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Rapat Paripurna turut dihadiri oleh para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. (*)