PAPUA, Linisiar.id – Senior Pamong Praja Syahrul Yasin Limpo (SYL), melakukan lawatan ke Papua, untuk melakukan investasi langsung pasca konflik yang terjadi beberapa wilayah di Papua, seperti di Manokwari, Jayapura sampai kerusuhan yang terjadi di Deiyai.
SYL dalam perjalanannya dari Makassar menuju Provinsi Papua, membawa misi tersendiri khusus untuk ke Papua, selama dua hari (2-3 September 2019), Rabu (4/9/2019).
Setibanya di Papua, SYL langsung mengadakan rapat khusus di Hotel Grand Allyson Kota Papua, yang dihadiri Bupati Jayapura Mathius J, Anggota DPR RI yang juga Ketua Asosiasi Masyarakat Pengunungan Sulaiman, Ketua KKSS Papua H. Masyur, dan turut dihadiri tokoh masyarakat adat beserta jajarannya.
Dari pertemuan tersebut, SYL mendapatkan beberapa masukan awal terjadinya kerusuhan di Papua. Beberapa poin penting dimasukan agenda yang akan dilakukan dalam penanganan pasca kerusuhan di Papua, antara lain;
- Akibat ada konspirasi politik yang terjadi pada tingkat elit.
- Faktor kecemburuan sosial, porsi posisi jabatan dalam pemerintahan antara pendatang dan masyarakat lokal tidak seimbang.
- Biaya hidup yang cukup tinggi.
- Masyarakat saling curiga akibat banyak kepentingan.
- Membenturkan masyarakat lokal dengan masyarakat Nusantara (Bugis, Makassar, Jawa, Kalimantan, Maluku dan lain sebagainya).
SYL Mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) dua periode ini mengatakan, upaya yang perlukan dilakukan untuk penanganan kerusahan di Papua ada dua hal, yakni sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan kembali wilayah Papua secara kondusif. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan secara persuasif, dengan mendata dan mencatat bagi warga mengalami kerugian atas dibakarnya rumah masyarakat serta fasilitas ekonomi yang dijarah.
“Hal tersebut sangat perlu dicarikan solusi agar suasana perekomonian dapat berjalan dengan baik. Upaya ini dimaksudkan, untuk meredam konflik masyarakat lokal dan masyarakat Nusantara, supaya tidak berakibat suasana makin rumit dan sulit yang ada di Wilayah Papua,” jelas mantan Gubernur Sulsel periode 2008-2018 tersebut.
Selain itu, SYL yang juga Tim Penasehat Senior KSP menambahkan, diperlukan komunikasi partai politik dalam penanganan pasca konflik di Papua.
Keterlibatan partai politik yang menjadi pemenang di wilayah Papua dinilai penting, agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mencintai NKRI.
“Keterlibatan komunikasi politik, juga harus memilih tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh untuk mengendalikan konflik yang ada sekarang ini, agar dapat mengurangi dan meredam konflik supaya tidak berlalut-larut. Tak kalah pentingnya adalah, membangun komunikasi para tokoh masyarakat adat yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pasca kerusuhan untuk menjaga kestabilan program yang berkaitan dengan situasi dalam memainkan agenda, systim dan prosedur serta regulasi,” ungkapnya.
SYL yang dijuluki komandan di Sulsel, menyarankan agenda yang perlu segerakan dilakukan yakni, gaji pegawai harus terbayar jangan sampai tertunda, gaji tenaga honorer harus terbayar, dan pengangkatan PNS bagi Pegawai honorer/guru dan tenaga medis serta tenaga K2.
“Semuanya itu harus diberikan solusi dalam status pengangkatan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Masyarakat terpencil dan di pegunungan sangat diperlukan penekanan tentang pemahaman terhadap NKRI. Pemekaran Wilayah adalah solusi percepatan pembangunan, pelayanan, keamanan ketertiban serta pengelolaan potensi Daerah,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam keberangkatan di Papua SYL di dampingi Wakil Bupati Torut Joshia Rinto Kadang, Syamsuddin Umar (mantan pelatih PSM), dan Rafly Fauzy (Danbrigiv Kostranas). (*)
