PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo diwakili Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanzah DP, S.H., M.Si menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN dan mempermudah koordinasi antara instansi, BPJS Kesehatan menggelar rapat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga/instansi.
Rapat tersebut dilaksakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan Palopo pada Rabu, 23 September 2020
Sekretaris Daerah Palopo Firmanzah DP menyampaikan, dengan adanya forum yang dibentuk, sehingga memungkinkan pertemuan rutin untuk membahas kendala di lapangan. Terutama kaitannya dengan BPJS Kesehatan
“Alhamdulillah kendala-kendala yang kita alami selama ini, dengan adanya forum ini, kita carikan solusinya kemudian kita atasi permasalahan itu,” katanya.
Sekda menyampaikan beberapa hal. Antara lain pembahasan upah PPAS di DPRD Palopo.
“Mengenai Covid-19, alur dan mekanismenya sudah jelas. Adapun masalah dan kendala yang terjadi, akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sekda juga menyampaikan tanggal 21 September 2020, Gubernur Sulsel telah memberikan surat untuk ketua gugus tugas Covid. Inti surat tersebut bagaimana pemerintah pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah.
“Jadi gubernur akan melanjutkan isolasi di Makasar yaitu program wisata covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan,” tambahnya.
Sekda yang mewakili walikota akan menindaklanjuti surat gubernur tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Taufiq, M.Kes menyampaikan terbaik BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan BPJS Kesehatan-nya agar diproses.
“Karena banyak keluarga yang sakit dan tiba-tiba tidak aktif BPJS-nya dan ini menjadi kendala teman teman yang ada di puskesmas,” katanya.
Taufiq menlanjutkan, pada bulan Maret lalu, walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS Kesehatan sudah rampung. Semua data diambil dari RT/RW.
Kadis Kesehatan Taufiq berharap Sekretaris Daerah Firmanzah untuk melakukan pertemuan kembali dengan RT/RW. Terutama dukcapil mengenai jumlah penduduk yang ada di Palopo dan mengenai BPJS warga yang belum aktif.
Hadir Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo, Baharman Supri, para direktur rumah sakit di Palopo, dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. (*)
