BHP Undang Camat se-Kota Makassar Bahas Tanah Zaman Kolonial, Ada Apa?

Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator Makassar menggelar sosialisasi dengan instansi terkait melalui acara diskusi tentang Penyelesaian Tanah-tanah Ex Eigendom Verponding di aula kantor BHP Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (28/9/2020)

LINISIAR.ID, MAKASSAR – Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator Makassar menggelar sosialisasi dengan instansi terkait melalui acara diskusi tentang Penyelesaian Tanah-tanah Ex Eigendom Verponding di aula kantor BHP Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (28/9/2020).

Ketua BHP & Kurator Makassar, Mulyadi SH, MH, mengatakan sasaran kegiatan ini sebagai sosialisasi tentang peran strategis Balai Harta Peninggalan kepada stakeholder dan masyarakat dalam penyelesaian status tanah-tanah Ex Eigendom Verponding.

Baca juga: BHP Makassar Sosialisasi Penyelesaian Ex Tanah Eigendom Verponding, Apa itu?

Olehnya peserta yang diundang antara lain pejabat terkait dari Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, camat se-Kota Makassar, Lurah se-Kecamatan Rappocini, BPN/ATR Makassar, Kodam XIV Hasanuddin, dan notaris, dan LSM.

Sementara narasumber kegiatan yaitu mantan Ketua BHP Makassar, Frans S Parera SH, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar, Prof Dr Anwar Borahima SH MH, dan pejabat BPN/ATR Kota Makassar, Achmadi Natsir SH.

Kegiatan ini yang menghadirkan kalangan ahli dan pakar bidang hukum pertanahan dan perdata ini antusias dikuti peserta.

Beberapa permasalahan dan penyelesaian pertanahan di Kota Makassar pun mencuat dan disampaikan oleh camat maupun peserta lainnya.

Masing-masing narasumber pun memberi jawaban dan pandangan dari keilmuan dan pengalaman masing-masing.

Sementara Kasi Wilayah III BHP Makassar, Muhammad Ibnu Qayyim, menyampaikan acara tersebut cukup menarik karena terlihat antusias peserta yang beriteraksi dengan narasumber terkait wacana penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya tanah bekas peninggalan zaman kolonial.

“Kami mengapresiasi antusiasme peserta dalam acara ini. Sayangnya waktu kegiatan yang terbatas sehingga sejumlah pertanyaan maupun wacana terkait persoalan pertanahan belum semua bisa dijawab secara detail oleh narasumber. Rencana agenda kegiatan seperti ini akan kita gelar lagi,” ujarnya.

Sekilas BHP

Beberapa tugas pokok Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator negara yaitu mewakili masyarakat yang karena putusan pengadilan, tidak cakap atau tidak mampu mengurus masalah keperdataan seperti harta tak terurus maupun hak waris.

Tugas lainnya yaitu mengurus tentang perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, hingga persoalan kepailitan seperti aset bank dalam likuidasi sehingga harta atau aset yang bermasalah tersebut bisa tertangani sesuai hukum dan menjadi aset atau dimasukkan dalam kas keuangan negara.

BHP adalah salah satu kantor negara yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Kantor BHP di seluruh Indonesia hanya ada 5, dan salah satunya berada di Makassar yang mewilayahi 13 provinsi di bagian timur Indonesia.(*)