BHP Makassar Sosialisasi Penyelesaian Ex Tanah Eigendom Verponding, Apa itu?

Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator Makassar menggelar acara sosialisasi tentang Penyelesaian Tanah-tanah Ex Eigendom Verponding di aula kantor BHP Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (28/9/2020).

LINISIAR.ID, MAKASSAR – Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator Makassar menggelar acara sosialisasi tentang Penyelesaian Tanah-tanah Ex Eigendom Verponding di aula kantor BHP Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (28/9/2020).

Apa itu Eigendom Verponding? Secara umum Ketua BHP & Kurator Makassar, Mulyadi Arfah SH, MH, yang juga membuka acara sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa Eigendom Verponding merupakan istilah dalam bahasa Belanda dalam bidang pertanahan.

Ini terkait dokumen kepemilikan tanah sebuah lembaga atau seseorang yang diterbitkan pada zaman kolonial Belanda di Indonesia.

Berita terkait : BHP Undang Camat se-Kota Makassar Bahas Tanah Zaman Kolonial, Ada Apa?

“Di Indonesia atau bahkan di Kota Makasssar ini kemungkinan masih banyak lahan yang bertatus tanah ex  Eigendom Verponding dan dalam tahap penyelesaian sengket. Nah, ini yang kami diskusikan dan sosialisasikan sekaitan dengan peran dan tugas BHP Makassar,” jelas Mulyadi di ruang kerjanya.

Eigendom juga diartikan sebagai hak milik tetap atas tanah sementara Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah dan bangunan di atasnya.

Ditambahkan oleh ATH BHP Makassar, Sofyan Arfah SH, bahwa secara sederhana Eigendom dapat diartikan sebagai dokumen sertifikat hak milik suatu tanah sementara Verponding adalah dokumen pajak atas tanah tersebut.     

Berdasarkan referensi yang ada, saat ini Verponding telah dikonversi menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Sedangkan Eigendom diharuskan dikonversi menjadi jenis hak atas tanah seperti di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

BHP adalah salah satu kantor negara yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Kantor BHP di seluruh Indonesia hanya ada 5, dan salah satunya berada di Makassar yang mewilayahi 13 provinsi di bagian timur Indonesia.

Salah satu tugas pokok Balai Harta Peninggalan (BHP) & Kurator negara yaitu mewakili masyarakat yang karena putusan pengadilan, tidak cakap atau tidak mampu mengurus masalah keperdataan seperti harta tak terurus maupun hak waris.

Tugas lainnya yaitu mengurus tentang perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, hingga persoalan kepailitan seperti aset bank dalam likuidasi sehingga harta atau aset yang bermasalah tersebut bisa tertangani sesuai hukum dan menjadi aset atau dimasukkan dalam kas keuangan negara.(*)