Belajar dari Rumah, Pemerintah Diminta Subsidi Kuota Internet untuk Pelajar

ilustrasi

JAKARTA, Linisiar.id – Pemerintah menginstrusikan para pelajar, mulai murid SD hingga siswa-siswi SMA dan sederajat, belajar dari rumah selama masa pandemi virus corona.

Untuk proses belajar-mengajar melalui daring atau internet itu, maka pelajar tentu membutuhkan kuota internet.

Menanggapi kebutuhan akses internet itu untuk belajar dari rumah, maka pemerintah diminta memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri untuk mendukung proses belajar mengajar daring selama pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, seluruh siswa harus belajar di rumah hingga awal 2021 mendatang.

“Kami akan memperjuangkan subsidi kuota bagi pelajar, mahasiswa, dan santri,” kata Muzani, Senin (29/6/2020).

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu, mutu pendidikan di Indonesia berada dalam ancaman lantaran proses belajar mengajar dari jarak jauh melalui internet mengalami banyak kendala.

Hambatan tersebut mulai dari ketersediaan alat seperti telepon seluler (ponsel) hingga akses jaringan internet bagi siswa maupun guru.

“Apakah mungkin pemerintah memberi subsidi untuk penggunaan kuota internet. Sebab (pendidikan) ini menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia,” jelas Muzani.

Ia juga mengusulkan adanya pengembangan ponsel nasional. Ponsel tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas keterbatasan warga di pelosok nusantara untuk mengakses internet.

Muzani menyebut, momentum seperti ini bisa menjadi pendorong riset untuk mengembangkan ponsel buatan anak bangsa.

“Ini momentum gimana BUMN bergerak di bidang telekomunikasi untuk konvergensi HP buatan Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah menyisihkan anggaran untuk menyediakan layanan rapid test bagi para santri di pondok pesantren (ponpes).

Hal tersebut merujuk pola pembelajaran di pondok pesantren yang memiliki kekhususan, karena santri diwajibkan untuk tinggal di tempat itu.

“Dipikirkan bagaimana rapid tes kesehatan para santri disubsidi pemerintah. Rapid tes gratis. Apalagi pemerintah mempunyai kepentingan tes secara acak dan biaya itu dikeluarkan pemerintah,” jelasnya. (*)