Atasi Stunting, Pemkab Sinjai Luncurkan Inovasi MADECENG

SINJAI, Linisiar.id – Stunting atau masalah kurang gizi kronis masih menjadi masalah serius dalam bidang kesehatan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus berupaya melakukan intervensi penurunan angka stunting.

Peran pemerintah daerah (pemda) juga dinilai sangat berpengaruh terhadap upaya itu. Kabupaten Sinjai misalnya, menjadi salah satu daerah di Sulsel yang menjadi lokus konvergensi penanganan stunting di Sulsel.

Untuk menekan angka stunting itu, Pemkab Sinjai mencetuskan inovasi MADECENG (Masyarakat Desa Cegah Stunting).

Hal ini dipaparkan dalam pertemuan Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Sulsel di Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Rabu (7/10/20).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)  Kabupaten Sinjai Drs. Yuhadi Samad mengatakan bahwa inovasi MADECENG adalah kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh unsur masyarakat desa guna memenuhi kebutuhan gizi balita stunting dan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

“Tujuan pelaksanaan inovasi MADECENG adalah sebagai salah satu upaya pencegahan dan penurunan angka prevelensi stunting di Sinjai, sehingga kedepan Sinjai bisa bebas stunting,” imbuhnya.

Yuhadi menambahkan, berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa, sebanyak 67 pemerintah desa di Kabupaten Sinjai melakukan perencanaan kegiatan dan penganggaran pemberian makanan tambahan terfokus melalui dana desa.

“Kami di Dinas PMD Sinjai selaku Pembina, mendorong pemerintah desa melakukan penganggaran terkait dengan intevensi pemberian makanan tambahan bagi bayi penderita stunting dan pemberian makanan pokok bag ibu hamil yang beresiko,” katanya.

“Alhamdulillah respon dari pemerintah desa sangat baik dan tentunya program ini akan kita lanjutkan,” jelasnya.

Yuhadi berharap, tahun 2021 kepedulian dari seluruh pemerintah desa dengan anggaran desa bisa lebih meningkat.

Bukan hanya pemberian makanan tambahan, tetapi memperhatikan kader pembangunan manusia selaku penggerak utama penanganan stunting di desa. (*)