Minggu, September 25, 2022

Ari Ashari Ilham Gelar Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Populer

MAKASSAR,  LINISIAR.ID– Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Almadera Makassar, Sabtu (12/3/2022).

Ari mengatakan, salah satu tugas legislator, yakni melakukan sosialisasi terhadap produk hukum daerah, termasuk Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Ini penting, untuk memberikan informasi ke masyarakat ada Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Saya melihat masih banyak warga belum tahu adanya perda ini. Nah, dengan sosialisasi ini kita harap mengetahui Penyelenggaraan Bantuan Hukum,” jelasnya.

Ari menyampaikan, masyarakat yang memiliki masalah hukum, namun tak memiliki biaya bisa melaporkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tepatnya, di Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

“Kalau ada warga tidak mampu membayar pengacara, bisa melaporkan ke pemkot agar mendapat bantuan hukum,” tegasnya.

Sementara, Narasumber Kegiatan, Muh Dahyal, menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada dua pemerintah daerah. Yakni, kepala daerah dan DPRD. Dimana, mereka bertanggung jawab melakukan sosialisasi produk hukum.

“Termasukmi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Ini menjadi kewajiban anggota dewan dan pejabat pemerintah kota,” katanya.

Menurutnya, pembuatan perda sangat penting, sebab untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Seperti perda pajak sampai pada baca tulis Al Qur’an. Khusus regulasi mengenai penyelenggaraan bantuan hukum ini, orientasinya memberikan bantuan hukum untuk masyarakat.

“Bagi mereka yang tidak mampu bayar, bisa meminta untuk mendapat bantuan hukum. Sehingga, hadirnya perda ini bagaimana pemerintah bisa melindungi warganya,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Muchtar Juma, mengatakan, perda ini bagian bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah baik pemerintah kota dan DPRD. Semua bentuk hukum memang harus dikuasai legislator, karena hukum dan politik sejalan beriringan.

“Masalah hukum ini harus diketahui semua warga. Misalnya, kalau ada perkara di Makassar itu tidak boleh diperiksa di luar Makassar. Masyarakat boleh menolak,” kata Mj, sapaan akrab Muchtar Juma.

Sehingga, dirinya berharap peserta sosialisasi ini bisa ikut membantu menyebarluaskan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Minimal, regulasi ini sampai dan diketahui di lingkungannya.

“Saya ajak peserta jangan hanya datang di tempat sosialisasi, tapi harus membawa pulang ilmunya lalu dibagi ke tetangga,” jelasnya.

- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru