MAKASSAR, Linisiar.id – Pemerintah Kota Makassar mewacanakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) yang berjualan di pinggir jalan Kota Makasar. Pemkot melalui Dinas Perdagangan (Disdag) telah melakukan pertemuan dengan beberapa pelaku PK5 pada tujuh kecamatan.
Konsepnya, Pemkot akan membangunkan lokasi sebagai pusat penjualan pada 15 kecamatan. Anggarannya pun direncanakan sejumlah 4,5 juta per unit dari 50 unit yang akan dibuat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makasar, Susuman Halim di Makassar, Kamis (25/7), mengatakan pihaknya meragukan jika Pemkot membuat program tersebut. Pasalnya, berdasarkan tempat kuliner yang telah dibuat sebelumnya, yakni ‘Kanrerong’ tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga bangunan tersebut menjadi sia-sia.
Ia mengatakan, pemerintah hanya fokus merelokasi tanpa memikirkan kesesuaian pasar atau lokasi yang strategis untuk para PK5 berjualan di area tersebut. Akibatnya tempat tersebut tidak berjalan efektif, sementara biaya yang ditelan untuk proses pembangunannya tidak sedikit.
“Kanreorong itu mubazzir jadinya, karena pemerintah tidak melihat pasar yang sesuai untuk berjualan. Itu anggaranya belasan miliyar tapi sekarang tidak dimanfaatkan,” kata Susuman Halim.
Ia menilai bahwa lokasi yang akan dibuat pada tiap kecamatan merupakan langkah prematur. Menurutnya tidak bisa direlokasi berdasarkan wilayah kecamatan, sebab tiap kecamatan belum tentu memiliki lokasi yang tepat untuk dijadikan pusat penjualan para PK5.
“Setiap kecamatan tidak memiliki potensi pasar yang sama, kalaupun harus misalnya seperti itu jangan pendekatannya wilayah perkecamatan, pendekatannya perzona, misalnya Biringkanaya-Tamalanrea, ada satu kawasan di sana. Berarti mengcover pasar di dua kecamatan,” ujarnya.
Anggota Komisi C ini pun menyarankan, agar Pemkot melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan pihak pengembang yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan perpasaran. Yakni dengan menawarkan lahan fasilitas umum atau aset milik pemerintah untuk dikelola oleh pihak yang profesional.
Sehingga, kata dia, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran, aset pemerintah terpelihara dan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Katanya, jika tempatnya bagus maka akan menghasilkan kawasan pasar komoditi yang bagus pula.
“Seharusnya pemerintah contohlah itu pasar segar, itu kan lahan mati bisa menjadi hidup. Kenapa mereka tidak mencoba bekerjasama untuk memanfaatkan kawasan-kawasan atau aset Pemkot dikerjasamakan dengan pengelola yang lebih visibel,” ujarnya.
