MAKASSAR, Linisiar.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makasar menyepakati penghapusan Event Makassar Internasional Eight Festival and Forum atau F8.
Anggota Komisi C, Susuman Halim mengatakan bahwa event tersebut hanyalah seremoni belaka dan tidak memiliki manfaat dan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Makassar.
Apalagi, kata dia, event F8 memiliki banyak tema dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada fokus yang bisa dipromosikan sebagai ikon Makassar.
Akibatnya, eksplorasi dari masing-masing tema tersebut tidak mendalam. Padahal, kata dia, Makassar memiliki daya tarik sendiri dari segi kuliner dan niaganya.
“Ngapain ngeluarin anggaran besar kalau untuk seremonial seperti itu, sama sekali tidak menampakkan ciri khas dari Kota Makasar,” kata Sugali–sapaan akrab Susuman Halim di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (24/7).
Ia menambahkan keputusan yang diambil oleh Penjabat (Pj) Wali Kota sudah tepat. Meski anggarannya sudah masuk dalam anggaranya pokok tahun 2019, namun hal itu tidak menjadi masalah. Apalagi, jika manfaat dari program tersebut tidak terlalu berdampak.
“Kalau anggarannya sudah kita tetapkan dipokok tidak masalah, kalau kemudian pejabat sekarang tidak ingin melaksanakan, itulah alasannya ada perubahan. Pembahasan APBD perubahan, karena Pj Wali Kota merasa ada yang perlu dievaluasi dan ada yg menjadi skala prioritas,” jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi C lainnya, Andi Amrullah Jaya. Ia mengatakan program yang seharusnya diadakan sejalan dengan visi misi Kota Makasar yakni kota pendidikan, niaga, dan budayaannya yang khas. Ia mengatakan Wali Kota dahulu bercita-cita menjadikan Kota internasional melalui F8 namun hasilnya lokalan seperti sebuah pameran.
“Dimana dilihat perpaduan antara F8 dengan niaga, pendidikan, apalagi kebudayaannya tidak mencerminkan sama sekali, sehingga terkesan cita-cita internasional hasilnya lokalan yang sepeti pameran,” kata Andi Amrullah Jaya.
Ia menambahkan, F8 harus mengacu pada potensi dan visi pemerintahan kota. Kata dia, jika F8 dikembalikan maka harus jelas nilainya, hasilnya atau income-nya untuk masyarakat dan pemerintah.
“Kalau hanya seremonial saja, itu sangat disayangkan,” pungkasnya. (*)
