MAKASSAR, Linisiar.id – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar kembali dilaksanakan dengan agenda penjelasan wali kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.
Laporan tersebut berisi pembahasan pendapatan sepanjang tahun.
Hasilnya, Legislator DPRD Kota Makassar tersebut memberikan kritikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Bahkan, akan melakukan evaluasi terhadap semua sektor pendapatan.
“Termasuk itu pendapatan. Kita kan berupaya maksimalkan sektor pendapatan jadi memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi,” kata Farouk M Beta, Ketua DPRD Kota Makassar, Jumat (5/7/2019).
Selanjutnya, kata Aru—sapaan karibnya, pihaknya akan melaksanakan kegiatan rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 (P2APBD) hari Sabtu (6/7/2019). Salah satu pembahasannya, mengkaji laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sulsel.
“Jadi semua laporan keuangan dari BPK akan jadi rujukan legislator saat rapat paripurna P2APBD,” katanya.
Kata Aru, pihaknya memiliki catatan-catatan untuk di sampaikan ke SKPD dalam rapat paripurna P2APBD 2018. Utamanya, catatan BPK sesuai LHP baik kategori laporan positif maupun negatif.
“Kita juga akan membahas penurunan PAD. Tadi sempat pak Rahman Pina menyampaikan itu saat paripurna ada penurunan, itu kita tanyakan kenapa menurun dan itu akan jadi penjelasan Bapenda,” ucapnya.
Menurut Aru, apabila dalam rapat paripurna P2APBD dimana Bapenda mengaku mengalami kendala sehingga terjadi penurunan pendapatan. Dirinya bersama legislator akan mengevaluasi Bapenda.
Sekedar informasi, rincian penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 yakni, bagi hasil pajak terealisasi Rp102,91 milyar dari target Rp141,75 milyar atau 72,60 persen. Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp4,36 milyar dari target Rp4,75 milyar atau 91,82 persen.
Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang direncanakan Rp1,3 triliun dapat terealisasi Rp1,29 triliun atau 99,91 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasikan sebesar Rp401,42 milyar dari target Rp430,81 milyar atau 93,18 persen.
Pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp324,41 milyar dan pada akhir tahun 2018 terealisasi hanya Rp272 milyar atau 83,84 persen. Lain- lain pendapatan yang sah, yang merupakan pendapatan hibah dianggarkan Rp132,90 milyar dapat terealisasi Rp128,58 milyar atau 96,75 persen. (*)
