JAKARTA, LINISIAR.ID — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mengajak Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) memperkuat sinergi strategis dalam membangun ketahanan obat nasional.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi sekaligus menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat.
Menurut Taruna Ikrar, IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi ratusan ribu apoteker di seluruh Indonesia memiliki kekuatan sumber daya manusia yang sangat besar untuk mendorong transformasi sektor kefarmasian nasional.
“Apoteker bukan sekadar profesi yang menyerahkan obat kepada masyarakat. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan bangsa, mulai dari penelitian, pengembangan bahan baku, formulasi, produksi, pengendalian mutu, hingga memastikan keamanan dan kualitas obat yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen pegawai BPOM berasal dari profesi apoteker. Kesamaan latar belakang keilmuan tersebut menjadi modal strategis untuk memperkuat kemitraan antara BPOM dan IAI dalam pengawasan obat dan makanan.
Ketergantungan Impor Jadi Tantangan Ketahanan Nasional
Taruna Ikrar menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor. Pada 2025, sekitar 94 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat industri farmasi Indonesia rentan terhadap perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta kebijakan perdagangan negara pemasok.
“Ketahanan obat adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat harus memiliki kemampuan menjamin kebutuhan obat rakyatnya, termasuk ketika dunia menghadapi krisis. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri,” tegasnya.
Karena itu, BPOM mendorong penguatan penelitian, pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kapasitas produksi nasional, serta hilirisasi inovasi farmasi.
Upaya tersebut perlu melibatkan perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan organisasi profesi melalui pendekatan Academia, Business, and Government (ABG).
