MAKASSAR – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan kinerja impresif dengan realisasi mencapai Rp9,36 triliun per Juli 2025.
Dana ini telah disalurkan kepada 163.776 debitur, di mana sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan porsi Rp4,60 triliun.
Data yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel ini diperkuat oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, yang menjadi penyalur KUR terbesar di kawasan timur Indonesia.
Hingga saat ini, BPD tersebut telah mengucurkan dana KUR sebesar Rp296,03 miliar, sebuah prestasi yang menempatkannya di garis depan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 di Makassar, menyoroti pentingnya penguatan sektor produksi.
Meskipun penyaluran KUR di regional timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua) mencapai Rp20,6 triliun atau 12 persen dari total KUR nasional, Wamen Helvi menekankan bahwa masih banyak bank yang belum mencapai target penyaluran 60 persen ke sektor produksi.
“Penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat bank yang mampu mencapai target 60 persen,” kata Helvi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang mengusung tema “Tepat Sasaran, Tepat Guna, dan Tepat Waktu” di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makassar.
Meskipun demikian, ia mengapresiasi rata-rata capaian penyaluran di wilayah timur yang telah mencapai 63,54 persen, sejalan dengan potensi ekonomi daerah seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
Peran KUR sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin yang telah mengoptimalkan program KUR.
Menurutnya, KUR adalah strategi krusial pemerintah untuk memperkuat UMKM dan koperasi.
“Peran KUR terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat produk lokal,” ujar Jufri.
Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen penuh untuk memastikan program ini berdampak maksimal, terutama di sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.
Langkah-langkah strategis seperti sosialisasi, pendampingan, dan digitalisasi UMKM terus digencarkan. Hingga saat ini, sebanyak 2.344 UMKM telah difasilitasi dengan sertifikasi halal gratis, serta dukungan untuk kemasan, merek, dan akses hukum.
“Semua ini agar UMKM Sulsel naik kelas,” tegasnya.
Dengan realisasi KUR yang didominasi oleh sektor pertanian, petani di Sulsel kini memiliki akses lebih luas untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lahan garapan, dan memperkuat rantai pasok pangan.
“Kami berkomitmen penuh agar KUR tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel,” tutup Jufri Rahman.
Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Moch Muchlasin, serta perwakilan dari berbagai dinas dan perbankan terkait.
