MAKASSAR, Linisiar.ID – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas keberhasilannya mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Abdul Karim Dania yang turut hadir mendampingi Wakil Bupati Gowa mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat merupakan hasil atas capaian Pemkab Gowa dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya, dalam penyajian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini WTP selama tujuh kali berturut-turut mulai tahun 2013-2017.
“Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup menyajikan laporan keuangan dengan meraih Opini WTP tanpa paragraf penjelasan atau WTP clean and clear. Ini atas dukunganseluruh SKPD selaku pengguna anggaran dan entitas akuntansi serta seluruh stakeholders khususnya eksekutif dan legislatif serta masyarakat Kabupaten Gowa,” kata Karim.
Sementara itu, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, semua pihak bersyukur karena setiap tahun pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik terus mengalami perbaikan.
“Tahun ini pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya saat membuka Rakernas.
Menurut Menkeu, opini WTP tersebut adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang telah maksimal dilakukan seluruh pemangku kepentingan, di dalam rangka mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, serta dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat. Prestasi ini bisa memunculkan kepercayaan publik terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya,” ungkap Menkeu.
