Hukuman Tambahan Mantan Menpora, Hak Politik Dicabut dan Denda Rp 18 M

Mantan Menpora, Imam Nahrawi

JAKARTA, Linisiar.id – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi, tidak hanya divonis hukuman 7 tahun penjara karena kasus dugaan korupsi.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun bagi Imam Nahrawi.

Mantan Menpora ini dinilai terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6/2020).

Selain pencabutan hak politik, majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti senilai Rp 18.154.230.882.

Uang pengganti tersebut harus dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Imam akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan hukuman penjara selama 2 tahun,” kata Rosmina.

Dalam pidana pokoknya, Imam dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI, Johnny E Awuy.

Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018. Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.348.435.682 dari sejumlah pihak. Atas perbuatannya, Imam dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (*)