MAKASSAR, LINISIAR.ID – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, unsur Forkopimda, dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama lebih dari satu tahun terakhir konsisten mengarahkan kebijakan pembangunan melalui skema multiyears project (MYP) dengan nilai Rp2,7 triliun yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, serta dua rumah sakit regional.
“Selain pembangunan infrastruktur, intervensi sosial juga terus diperkuat. Program-program seperti penanganan stunting, layanan kesehatan bergerak, hingga subsidi transportasi menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi disparitas antarwilayah.
Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong penguatan pertanian dan perikanan melalui program berbasis produktivitas dan hilirisasi, ” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan, pemberdayaan UMKM, penguatan desa mandiri, serta perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase percepatan, di mana seluruh program yang telah dirancang harus berjalan optimal dan memberikan dampak yang nyata serta terukur bagi masyarakat.
“Musrenbang RKPD 2027 bukan sekadar forum perencanaan, tetapi menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bantaeng Uji Nurdin menilai bahwa pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam memastikan keselarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional.
“Kita harus memastikan keselarasan program dan komitmen demi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter, terkhusus di daerah kita masing-masing,” pungkasnya.
