MAKASSAR, Linisiar.id – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pergeseran anggaran di sejumlah SKPD di Pemkot Makassar.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna pandangan fraksi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019, di Gedung DPRD Makassar, Rabu (21/8).
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, A Vivin Sukmasari menyampaikan, bahwa penurunan tersebut dinilai akan berpengaruh pada menurunnya kapasitas dalam merespon berbagai kebutuhan pelayanan publik yang memadai. Fraksi PDIP pun meminta agar Pj Wali Kota memberikan penjelasan terkait mengapa retribusi daerah, yang terdiri dari tiga jenis retribusi ditarget turun.
“Dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD-P 2019, PAD direncanakan berubah menjadi sebesar Rp1,62 triliun lebih, ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp24,62 miliar lebih, atau menurun sebesar 1,49 %, jika dibandingkan dengan target penerimaan dalam APBD Pokok Tahun 2019, yang ditetapkan sebesar Rp1,64 trilyun lebih,” beber Vivin.
Hal sama disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem Mario David. Ia mengatakan dengan menurunnya target pendapatan di berbagai sektor secara otomatis akan menurun pula kekuatan anggaran yang akan dibelanjakan.
“Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 banyak sekali item-item anggaran yang mengalami penurunan, tentu ini akan mempengaruhi belanja daerah,” katanya.
Sebelumnya, legislator NasDem Rudianto Lallo, mengatakan baru kali ini ada penurunan APBD dan PAD. Ia pun menyangkut pautkan bahwa turunnya angka-angka itu akibat dari ketidakpastian posisi jabatan di lingkungan pemerintah kota.
“Ini kan jangan-jangan penurunan ini semua karena efek polemik ketidakpastian pergantian pejabat dan seterusnya. Saya kira kalau turunnya ini menjadi tanda tanya. Kok pas masuknya Pj Wali Kota tiba-tiba turun semua,” ucapnya.
Sementara fraksi lainnya, yakni Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, PAN, Gerindra dan PKS pun turut mempertanyakan alasan dan meminta penjelasan Pj Wali Kota.
Saat dikonfirmasi, Pj Wali Kota, Iqbal Suhaeb tak banyak bicara terkait hal tersebut, ia bahkan berkilah bahwa APBD sudah menurun berat di tahun 2018. Ia juga mengatakan sudah menyampaikan alasan penurunan pada saat rapat di KPK.
“Itu kan sejak tahun 2018 PAD sudah menurun berat dan saya rasa waktu kita rapat di KPK, sudah disampaikan apa penyebab penurunannya. Tidak ada hubungannya dengan reposisi jabatan,” singkat Iqbal Suhaeb. (*)
