MAKASSAR, LINISIAR.ID — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang realistis, terukur, serta mematuhi ketentuan mandatory spending atau belanja wajib sesuai regulasi.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin (24/2/2026).
Dalam materi bertajuk Pengelolaan Keuangan Daerah: Penganggaran dan Perbendaharaan, Winner menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola fiskal daerah, yakni ketidaksesuaian antara perencanaan, kapasitas fiskal, dan kewajiban belanja pemerintah daerah.
Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara rasional agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di kemudian hari.
Tiga Pilar Mandatory Spending
BPK mengingatkan adanya tiga komponen belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah:
Belanja pendidikan minimal 20 persen dari total APBD
Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen (di luar transfer dan bagi hasil), ditargetkan terpenuhi paling lambat APBD 2027
Belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD, tidak termasuk Tamsil Guru dan TPG dari Transfer ke Daerah (TKD)
Winner menegaskan, tantangan pemenuhan belanja wajib ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi persoalan nasional.
Pengawasan dan Evaluasi APBD
BPK juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam menjaga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk rasionalitas target pendapatan dan kehati-hatian dalam belanja bagi hasil pajak.
Ia menekankan peran strategis gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2021, dalam mengevaluasi Ranperda APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota.
Melalui forum ini, BPK berharap pemerintah daerah semakin disiplin secara fiskal, menjaga struktur APBD tetap sehat, dan memastikan anggaran berpihak pada kepentingan publik.
