MAKASSAR, Linisiar.id – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembahasan ini merupakan lanjutan dari jawaban Pj Wali Kota Makassar terhadap pandangan umum fraksi. Dalam rapat tersebut masing-masing SKPD menjelaskan rincian anggaran yang diajukan agar jelas peruntukannya dan terciptanya penganggaran yang akuntabel dan transparan.
Anggota Badan Anggaran, Abdi Asmara menyoroti banyaknya penambahan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan. Abdi menilai bahwa terlalu banyak anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi. Sementara pada pembahasan APBD pokok 2019 lalu telah disepakati untuk meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan sosialisi.
Misalnya pada program penerimaan sistem informasi kesehatan mengalami penambahan anggaran. Pada anggaran pokok jumlah yang dialokasikan sebanyak 576 juta, sementara untuk perubahan diajaukan 700 juta lebih. Dalam hal ini ada kenaikan sebesar 200 juta lebih.
“Saya melihat memang lebih banyak kegiatan-kegiatan di dinas kesehatan berupa sosialisasi. Tolong jelaskan di rapat banggar ini terkait apasih sebenarnya sistem informasi kesehatan, yg mana itu dan apa dampaknya kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat ini 200 juta pasti anggaran sosialisasi lagi,” ucapnya di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (23/8).
Tak hanya itu, program yang tak kalah tinggi kenaikannya ialah pelayan P3K yang mana sebelumnya hanya 93 juta, disusulkan diperubahan sebanyak 643 juta sekian. Sangat signifikan menurut anggota Komisi A Bidang Pemerintahan ini.
“Kalau kita melihat kondisi APBD dan PAD kita yang sulit sekali dicapai, ini anggaran besar sekali ada penambahan 550 juta. Luar biasa penambahan untuk sosialisasinya,” ujarnya.
Begitupun dengan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Terjadi penambahan sekitar 300 juta. Politisi Partai Demokrat ini pun sangat menyayangkan banyaknya anggaran yang akan dihabiskan untuk sosialisasi saja. Ia pun menyarankan agar anggaran tersebut lebih diprioritaskan dalam bentuk infrastuktur atau program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Di perubahan ini seharusnya dengan waktu yang mepet kita buat program yg lansung menyentuh masyarakat janganmi ada sosialisasi. Itu lebih bermanfaat dari pada kita melakukan yang namanya sosialisasi, honor, belanja, atk dan sebaginya. Saya kira tidak ada manfaatnya,” pungkasnya. (*)
