MAKASSAR, LINISIAR.ID – DPRD Kota Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (22/8/2025).
Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta ketertiban umum. Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menegaskan sinergi antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan agar anggaran Rp5,1 triliun dalam perubahan APBD tepat sasaran.
Wali Kota Makassar menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan dipertimbangkan secara serius.
“Semua saran dan aspirasi akan kami jalankan karena sifatnya rekomendasi untuk arah pembangunan,” ujar Munafri.
Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan lembaga baru Pusat Promosi dan Pemasaran (PPM). Menanggapi hal itu, Munafri menyatakan bahwa kemungkinan tersebut bisa dilakukan, asalkan sesuai regulasi yang berlaku.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot juga akan menguatkan sektor digital, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik Lontara Plus, serta memperketat evaluasi kinerja SKPD.
