MAKASAR, LINISIAR.ID – Polemik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi di Makassar semakin memanas. Sejumlah elemen masyarakat mendesak transparansi penuh dari Dinas Pendidikan, menyusul dugaan manipulasi data penerima manfaat.
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulsel, Muhammad Taufiq Hidayat, menilai ada indikasi rekayasa dalam pendataan kuota afirmasi yang mencapai 800 siswa. “Publik berhak tahu apakah penerimanya benar-benar dari keluarga tidak mampu. Kami mendesak seluruh data dibuka secara utuh dan transparan,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Sosial Kota Makassar ikut bertanggung jawab dalam validasi data keluarga prasejahtera. “Kalau datanya direkayasa, itu pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, memastikan pihaknya akan memperjuangkan hak pendidikan anak dari keluarga miskin. “Tak boleh ada anak yang terabaikan hanya karena faktor ekonomi. Negara wajib hadir,” tegasnya.
Ari juga menolak anggapan bahwa DPRD pasif. Ia menegaskan sejak awal sudah menyuarakan pentingnya akses pendidikan gratis dan adil. Sebagai tindak lanjut, DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pihak terkait.
“Kami ingin memastikan tak ada anak gagal sekolah. Solusi harus dicari bersama,” pungkasnya.
