Linisiar.ID – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam mengawal pendapatan daerah dan aset kota Makassar.
“Ada dua hal yang menjadi fokus KPK, yakni aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang. Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri, ” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai melakukan rapat evaluasi bersama KPK di Balai Kota Makassar, Rabu (29/11/2018).
Dia mengatakan pada 11 Desember 2018, dirinya bakal mengumpulkan seluruh pengusaha hotel dan restoran di Makassar untuk melakukan rapat koordinasi bersama KPK dan Kejaksaan.
“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp 3 triliun PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny lagi.
Sementara untuk optimalisasi aset Makassar, Danny sengaja libatkan KPK dan Kejaksaan lantaran banyak aset Makassar yang diklaim oleh pihak-pihak tertentu.
Ia mencontohkan gedung Makassar Mal, lantaran perjanjian-perjanjian yang lemah, beberapa pihak menyebut bahwa area tersebut bukan milik pemerintah Kota Makassar.
“Termasuk beberapa hal tentang sistem transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, eplanning, ebudgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset,” ucap Danny.
