Tim Hukum Husler-Budiman Ajukan Sengketa Pilkada ke Bawaslu Lutim

MALILI, Linisiar.id – Tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur Muhammad Thorig Husler- Budiman mengajukan permohonan sengketa pilkada kepada Bawaslu Luwu Timur.

Permohonan tersebut terkait keputusan KPU Luwu Timur yang menetapkan Irwan Bahri Syam – Andi Muh. Rio Patiwiri sebagai pasangan calon pemilihan  bupati dan wakil bupati Luwu Timur  tanggal 5 Oktober 2020.

“Pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020  secara resmi kami ajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Luwu Timur kepada Bawaslu Luwu Timur.  Bahwa pada pokoknya permohonan kami adalah keberatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 tersebut,” ungkap kuasa hukum pasangan Muhammad Thorig Husler- Budiman, Agus Melaz, melalui siaran persnya, Kamis (08/10/2020).

Menurut Agus, kerugian langsung dialami oleh Pemohon, sebagai akibat dikeluarkannya SK KPU Luwu Timur Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020  Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, Tertanggal  5 Oktober 2020, tentang penetapan paslon Irwan Bachri Syam dan Andi Muhammad Rio Patiwiri.

Sebab, lanjutnya, penetapan Termohon tersebut tidak memenuhi persyaratan calon wakil bupati berdasarkan Pasal 7 ayat(2) huruf cJuncto Pasal 45. Yakni syarat untuk bisa memenuhi pencalonan wakil bupati adalah tingkat pendidikannya minimal SLTA atau sederajat.

“Tidak terpenuhi, dikarenakan persyaratan calon berupa Ijazah/STTB yang diserahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur) bukan tertulis atas nama Andi Muh. Rio Patiwiri, tetapi tertulis atas nama Muhamad Rio Patiwiri (tidak ada tertulis Andi). Sehingga pada keadaan itu, oleh Termohon seharusnya tidak menetapkan,” Beber Agus.

“Pada intinya, kami menganggap SK penetapan itu tidak sah atau dapat dibatalkan karena dalam penerbitannya oleh Termohon telah cacat prosedur alat atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” tambahnya. (*)