MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memaparkan langkah-langkah strategis Pemprov Sulsel dalam mendorong Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Paparan ini disampaikan secara virtual di hadapan Tim Verifikator KKS Pusat pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam perannya sebagai Ketua Tim Pembina KKS Provinsi Sulsel, Jufri menjelaskan 10 peran utama Pemprov dalam mendukung program ini.
Antara lain, adanya komitmen kebijakan dari Gubernur berupa surat edaran, advokasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta sinergi kuat antara tim pembina provinsi dan kabupaten/kota.
Pemprov juga memanfaatkan media massa dan media sosial untuk sosialisasi. Jufri menambahkan, evaluasi rutin juga dilakukan hingga tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.
Inovasi dan Dukungan Kebijakan
Jufri menyebutkan, Pemprov Sulsel telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi, dan NGO.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov memberikan penghargaan setiap tahun kepada tim pembina dan forum KKS di tingkat kabupaten/kota.
Program KKS ini sejalan dengan visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yaitu Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.
Visi ini didukung oleh empat misi utama, termasuk peningkatan kualitas SDM, pemerataan ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh.
Hingga saat ini, 7 daerah di Sulsel telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) KKS, yakni Palopo, Kepulauan Selayar, Bone, Soppeng, Gowa, Pinrang, dan Luwu. Pemprov terus mendorong 17 daerah lainnya untuk segera menerbitkan Perda serupa.
Penghargaan dan Komitmen Bersama
Berbagai inovasi telah diluncurkan Pemprov Sulsel untuk mendukung KKS, di antaranya Layanan SINONA (Siap Antar Obat Anda) untuk pasien rawat jalan dan Si-ANDALAN (Sistem Analisis Data dan Laporan Bencana).
Berkat komitmen tersebut, Pemprov Sulsel berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Pembina KKS Terbaik Nasional empat kali berturut-turut pada tahun 2017, 2019, 2021, dan 2023.
”Keberhasilan Kabupaten/Kota Sehat di Sulsel tidak lepas dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Serta koordinasi, komunikasi intensif, dan peran semua pihak dalam pengembangan inovasi,” tutup Jufri.
