Minggu, Februari 28, 2021

Mahasiswa Demo Soal Pupuk Bersubsidi, Begini Penjelasan Ketua Komisi II DPRD Luwu

Populer

LUWU, Linisiar.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Cabang Luwu Raya menggelar unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi. Tepatnya di perempatan Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Kamis (18/2/2020) siang.

Pengunjuk rasa menyikapi dugaan kelangkaan pupuk bersubsidi yang banyak dikeluhkan oleh petani.

Koordinator Lapangan Akhsa Afandi dalam orasinya mengemukakan, salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan petani adalah pupuk sebagai sumber nutrisi yang dapat memaksimalkan proses pertumbuhan tanaman, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

“Namun mirisnya ketersediaan pupuk bersubsidi terkhusus di wilayah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang sudah masuk dalam musim tanam, sangat langka ditemui oleh para petani,” kata Akhsa.

Ia menambahkan, petani mengeluh dan sangat khawatir pertumbuhan tanaman padinya karena belum mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dimintai tanggapannya, Komisi II DPRD Luwu yang membidangi pertanian angkat bicara terkait persoalan pupuk bersubsidi yang dipertanyakan aktivis mahasiswa tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Kamis (18/2/2021) mengatakan, sebenarnya ini bukan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Menurut Wahyu Napeng, sebenarnya yang harus kita pertanyakan adalah persoalan pengurangan jatah pupuk bersubsidi bagi petani tahun 2021 ini.

Ia menjelaskan, tahun 2020, petani mendapat jatah pupuk bersubsid 4 zak jenis urea per hektare. Sekarang hanya satu zak per hektare.

Hal ini yang perlu dipertanyakan, kenapa jatah pupuk bersubdisi dikurangi oleh pemerintah.

“Bukan kelangkaan pupuk, penuh gudang di produsen. Cuma jatah pupuk bersubsidi yang dikuranggi ke tingkat petani,” katanya.

Ia menambahkan, tidak ada permainan karena sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan. Tidak ada kelangkaan pupuk, jatah yang memang kurang dari kementerian lewat Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.

Sebelumnya, petani sawah di Luwu mendapat jatah pupuk urea 200 kilogram atau empat zak pupuk untuk lahan seluas satu hektare.

“Sementara saat ini, jatah pupuk urea untuk satu hektare lahan sisa satu zak atau 50 kilogram,” kata Wahyu.

Wahyu juga memberikan dukungan kepada aktivis  mahasiswa yang melakukan ujuk rasa demi memperjuangkan hak-hak masyrakat. Apalagi soal kedaulatan petani.

Komisi II DPRD Luwu sudah berkunjung ke Dinas Pertanian Sulsel mempertanyakan pengurangan jatah pupuk subsidi untuk petani sawah. (Ayub Sadega)

 

- Advertisement -

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

IKLAN

Berita Terbaru