MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulsel.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) di Rumah Jabatan Wagub, Kamis (21/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Fatmawati menekankan perlunya data akurat, sinergi program, serta monitoring dan evaluasi yang ketat agar anggaran pengentasan kemiskinan benar-benar efektif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata dan mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan,” tegasnya.
Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, juga menyoroti pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin. Ia mendorong agar program pelatihan keterampilan berbasis desa memanfaatkan dana desa, sementara pemerintah kabupaten dan provinsi memperkuat dukungan sesuai kewenangan.
“Bantuan sebaiknya konkret, tidak hanya tunai, tetapi diarahkan untuk sektor yang mengangkat ekonomi keluarga miskin,” ujarnya.
JICA sendiri telah mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota di Sulsel sejak awal 2000-an, meliputi penguatan ekonomi, SDM, infrastruktur konektivitas, hingga adaptasi perubahan iklim.
Hingga 2025, angka kemiskinan di Sulsel tercatat 8,6% atau sekitar 780 ribu jiwa, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,1%. Konsentrasi terbesar ada di wilayah pedesaan.
Pertemuan tersebut menyepakati bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi nyata antara desa, kabupaten, provinsi, serta dukungan mitra internasional. “Harapan kita, kerja sama ini menghasilkan perubahan di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas,” pungkas Fatmawati. (*)
