MAKASSAR, LINISIAR.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) yang digelar di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (9/5/2026).
Dalam sambutannya, Jufri menyampaikan apresiasi atas penunjukan Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas FSP BPD SI tahun ini.
Ia menilai forum nasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, industri perbankan, dan serikat pekerja di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.
“Kegiatan ini sangat tepat dan strategis, bukan saja bagi pengurus organisasi Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia dalam membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga bagi pekerja dan buruh secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujar Jufri.
Menurutnya, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan besar akibat percepatan transformasi industri dan digitalisasi layanan keuangan.
Ia mengatakan perubahan tersebut perlu diantisipasi secara tepat agar tidak mengesampingkan aspek ketenagakerjaan di daerah.
Jufri menjelaskan digitalisasi perbankan daerah merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing Bank Pembangunan Daerah di tengah perubahan perilaku layanan keuangan nasional yang semakin berbasis teknologi.
“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita harus menyadari bahwa transformasi ini berdampak langsung pada struktur ketenagakerjaan dan keberlanjutan tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu, kehadiran forum ini sangat tepat untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks,” katanya.
Ia menegaskan FSP BPD SI memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara percepatan bisnis perbankan dan pemenuhan hak pekerja.
“Kita memerlukan penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan agar setiap langkah transformasi perbankan tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia di dalamnya,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Jufri turut memaparkan kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif pada awal 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, jumlah penduduk bekerja di Sulsel mencapai 4,7 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 4,9 juta orang.
“Syukur Alhamdulillah, pada kuartal pertama tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di atas angka nasional dan berimplikasi langsung terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Pada Triwulan I-2026, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88 persen secara year on year dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp191,28 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Sulawesi Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, termasuk pada sektor jasa keuangan dan investasi daerah.
Jufri juga menyebut penyerapan tenaga kerja di Sulsel terus mengalami peningkatan pada awal 2026.
Jumlah penduduk bekerja, kata dia, telah mencapai sekitar 5 juta orang dengan tambahan 170 ribu lapangan kerja baru hingga Februari 2026.
Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 128.684 perusahaan.
“Beban dan tanggung jawab kita dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial tentu tidaklah ringan,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2026 menjadi Rp3.921.088,79.
Nilai tersebut meningkat sebesar 7,21 persen atau Rp263.561,42 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan tersebut diambil melalui Rapat Dewan Pengupahan dan telah disesuaikan dengan angka kebutuhan hidup layak di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri.
Ia menambahkan kenaikan UMP tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Sejalan dengan tema Hari Buruh 2026, “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai fasilitator yang adil dalam menjaga hubungan industrial.
Menurut Jufri, penguatan sektor perbankan daerah memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
“Saya berharap Rakernas ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Teruslah menjaga semangat profesionalisme dan integritas. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha atau manajemen BPD, dan serikat pekerja, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pelayanan publik yang semakin prima,” pungkasnya.
Rakernas FSP BPD SI merupakan agenda tahunan strategis yang berfokus pada penguatan solidaritas antarserikat pekerja BPD di seluruh Indonesia serta perjuangan hak dan kesejahteraan pekerja.
Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi serikat pekerja BPD di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan profesionalisme di lingkungan Bank Pembangunan Daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI Indra, Anggota Komisi III DPR RI, Kepala OJK Sulselbar Ahmad Murad, Direktur Utama PT Bank Sulselbar Yulis Suandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas, serta Presiden FSP BPD SI Alex Sandra. (*)
