MAKASSAR, LINISIAR.ID – Sebanyak 12.867 personel gabungan TNI – Polri dikerahkan untuk mengamankan Pemilu (Pemilihan umum) 2024, dengan menggelar Operasi Mantap Brata, yang pelepasannya dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, di Lapangan Karebosi Makassar, Selasa 17 Oktober 2023.
Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, 19 Oktober 2023 mendatang sudah masuk tahap pendaftaran calon presiden dan calo wakil presiden. Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Irjen Setyo Boedi Harso Moempoeni mengatakan, gelar pasukan Operasi Mantap Brata untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.
“Seluruh personel yang turun dalam Operasi Mantap Brata ini, terbagi dalam satuan tugas (satgas), yang terdiri atas, satgas ban, satgas preventif, satgas represif, bimas, dan humas. Dari jumlah yang ada, terbagi dari 1.700 personel TNI, bersama 7.000 personel Polda Sulsel ditambah 5.000 personel dari Polrestabes Makassar,” sebut Setyo.
Operasi Mantap Brata merupakan operasi skala besar TNI-Polri dalam persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Operasi dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih.
“Diharapkan, masing-masing personel benar-benar mengerti tugas dan tanggungjawabnya pada pelaksanaan pengamanan. Apabila ada gangguan terkait dengan pengamanan pemilu, mereka sudah mengantisipasi dengan kemampuan yang sudah dilatihkan,” kata Setyo.
Meski menurutnya, Sulsel tidak termasuk dalam lima provinsi rawan pemilu di Indonesia, tapi Polda Sulsel tetap memetakan dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan melalui cooling system.
Cooling System merupakan upaya menjaga suhu politik agar tidak mengganggu stabilitas Kamtibmas khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya ini merupakan langkah pengamanan untuk meredam polarisasi atau hal yang mengarah ke politik identitas.
“Semuanya dianggap rawan, tidak ada yang tidak rawan sehingga kita tidak boleh under estimate (meremehkan). Kita tetap antisipasi semuanya untuk kesiapansiagaan kita,” jelas Setyo.
Di Sulsel, tercatat total ada 26.357 TPS. Dari jumlah itu, kata Setyo, ada 3.201 TPS yang masuk kategori rawan, sebanyak 3.146 TPS kurang rawan dan nihil atau belum ada TPS dengan kategori sangat rawan.
“Jika melihat dinamika di lapangan, maka kemungkinan belum adanya TPS sangat rawan karena belum diputuskannya capres dan cawapres. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kerawanan daerah,” tandas Setyo. (*)
