MAKASSAR, LINISIAR.ID – Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS, kembali menggelar webinar #4 Edisi Mei.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Makassar Metaverse (MakaVerse): Peningkatan atau Pembiasan Pelayanan Publik?
Sejumlah narasumber yang hadir, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar, Mahyuddin, Digital Government Consultant di World Bank Indonesia, Biondi Sanda Sima, serta Dosen Administrasi Publik Unhas, Andi Rahmat Hidayat.
Kegiatan yang diawali sambutan Ketua Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Prof. Alwi ini, dihadiri 98 orang. Terdiri dari dosen, pegawai pemerintah daerah, pakar E-Gov dan digitalisasi sektor publik, serta mahasiswa sarjana dan pascasarjana administrasi publik.
Kadis Kominfo Makassar, Mahyuddin, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa secara konsep Program Makassar Metaverse akan berfokus pada empat layanan besar. Yaitu, layanan pemerintahan, layanan kesehatan, layanan informasi wisata, dan layanan pendidikan.
Ia menjelaskan, pada aspek pelayanan publik atau Government Public Service, warga kota dapat mengakses layanan publik pemerintah di dunia metaverse. Dari mendaftar ke sistem pengaduan, metaverse menawarkan cara baru dan segar untuk menyediakan publik pelayanan kepada warga.
Menurutnya, layanan informasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik Kota Makassar juga tidak luput dari pembahasan.
“Nantinya, dengan MakaVerse ini seluruh dunia akan melihat kondisi Pantai Losari, Masjid Kubah 99, Karebosi, sampai dengan Fort Rotterdam. Lebih dari itu, dengan program ini, Kota Makassar bisa dengan mudah memperkenalkan sejarah kota. Baik perkembangannya, maupun sejarah perjuangan kota Makassar pada masa kolonial,” ujarnya.
Sementara itu, Biondi Sanda Sima menjelaskan bahwa program pemerintah yang bersifat terbarukan harusnya diapresiasi.
“Saya menyambut baik segala bentuk gerakan positif yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya Program Metaverse yang dilakukan oleh Kota Makassar ini,” terangnya.
Kepala Implementasi unit Digital pada Jabar Digital Service (JDS) pada era Ridwan Kamil ini memaparkan, setidak ada tujuh tujuh aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Dimulai dari infrastructure, human interface, decentralisasi, spatial computing, creator economy, discovery, dan experience.
Dalam aspek pengaplikasian digital government, Biondi memberikan perhatian khusus pada aspek operasional capacity.
Menurutnya, perencanaan metaverse yang dilakukan pemerintah Kota Makassar telah didesain dengan baik.
Namun pemerintah harus mempersiapkan orang-orang yang bisa menjamin apa yang telah direncanakan agar program berjalan dengan tepat, seperti persiapan software dan pengaplikasiannya.
Selain itu, Biondi juga memberikan penekanan bahwa metaverse sebaiknya tidak berdiri sendiri.
“Pelayanan publik berbasis digital service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di Kota Makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari tumpang tindih,” tambahnya.
Diakhir sesinya, ia berharap perkembangan ide ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin.
“Harus terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian pemimpin menjadi tantangan dalam sektor publik. Karena setiap pemimpin cenderung membawah visi pribadinya sendiri, sehingga perlu dipastikan MakaVerse ini harus terus dilanjutkan dan tingkat keberlanjutannya terus dijaga,” tutur Biondi.
Webinar ini ditutup persentasi narasumber terakhir, Andi Rahmat Hidayat. Menurutnya, prinsip ideal digital government merupakan perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.
“Dalam pencarian saya di media nasional, saya belum mendapatkan apa alasan dan masalah apa yang akan dijawab oleh program MakaVerse ini oleh Walikota Makassar,” terang dosen Administrasi Publik Unhas ini.
Dosen yang sedang mengambil Program Public Administration di Universitas Wegeningen Belanda ini mengatakan, kehadiran program MakaVerse jangan hanya karena tagline yang pertama di Sulawesi Selatan atau pertama di Indonesia.
Tetapi, lanjutnya, apakah program digitalisasi ini mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Isu terkait pelayanan publik pada MakaVerse masih kurang jelas pembahasannya, banyak diangkat hanya terkait isu ekonomi.
Ia menutup dengan statement positif. “Tingkat penggunaan digital dalam hal ini media sosial di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menjadi modal positif jika pemerintah berniat untuk melakukan pengelolaan Digital Government ke depan,” tutupnya.
