LINISIAR.ID, LUWU – Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka secara resmi pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah, sejumlah pasangan calon telah melakukan deklarasi dan pendaftaran.
Saat menjelang pendaftaran faktanya ada kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati di wilayah Luwu Raya yang terpapar corana atau Covid-19 dan harus menjalani isolasi.
Hal itu membuat Ketua KNPI Sulawesi Selatan, H. Andi Muhammad Arham Basmin Mattayang, angkat bicara.
“Bukan persoalan kandidat balon bupati di Luwu Utara atau Luwu Timur yang kebetulan ada yang positif Covid-19,” ujarnya, via Voice Note WhatsApp (WA) kepada Linisiar.id, Sabtu (5/9/2020) malam.
H. Arham Basmin mengaku bahwa pada empat bulan yang lalu dirinya melakukan video conference (Vidcon) dengan Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, yang senior mantan Ketua Umum di KNPI.
Pada Vidcon itu, H. Arham Basmin mengusulkan agar Pilkada Serentak ditunda ke tahun 2022 atau bahkan sampai tahun 2023.
“Kami yakin betul bahwa jika Pilkada serentak digelar tahun ini, itu efek negatifnya jauh lebih banyak atau lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, negara dan daerah tidak akan runtuhhanya gara-gara tidak ada satu atau dua pasang kepala daerah.
“Sudah jelas ada undang-undang yang mengatur ada mekanisme yang mengatur bisa menunjuk pejabat Bupati, pejabat Walikota, pejabat Gubernur dari pada memaksakan Pilkada serentak yang sangat penuh dengan resiko,” tambahnya
Tetapi usulan yang ditawarkan oleh H. Arham Basmin ini tidak diindahkan oleh Komisi II dan perangkat lembaga KPU RI.
H. Arham Basmin menegaskan tetap konsisten kurang setuju Pilkada Serentak di Indonesia tahun ini digelar di tengah wabah Covid-19,” tegasnya
Dijelaskan, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pilkada serentak sekitar 15 triliun itu digunakan negara untuk meng cover kondisi perekonomian rakyat tahun ini dan tahun depan.
“Fokusnya ke sana saja, Pilkada bukan hal yang paling urgent di kondisi saat ini sebab lebih penting nyawa masyarakat, keselamatan masyarakat Indonesia dari pada Pilkada serentak di tengah wabah Covid-19,” paparnya.
“Diarahkan seperti apapun untuk mengikuti protokol kesehatan, mereka tidak akan bisa sepenuhnya mengikuti, karena ada evoria dalam mendukung jagoannya di Pilkada,” lanjutnya.
Ditambahkan, bisa disaksikan bagaimana deklarasi paslon, bagaimana pendaftarannya, semua jago-jagoan kumpul, tidak ada jaga jarak, ada yang tidak pakai masker.
Jadi jangan heran sebenarnya kalau ada calon kepala daerah yang positif itu warning. Bahwa sebenarnya lebih banyak pendukung yang sebenarnya positif cuma tidak terdeteksi saja.
“Nah itulah, sekali lagi saya tetap konsisten menolak diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020,” tegasnya.
Selain itu, ia mengaku sebagai politisi pasti mendukung salah satu paslon contohnya di beberapa daerah. “Tapi, saya mendukung lewat apa? lewat campaign seperti di Social Media, Campaign di WA story dan sharing-sharing di grup WA,” ujarnya.
Menurutnya itu jauh lebih efektif dan lebih sefety, “Makanya beberapa jagoan saya, itu saya nggak ikuti contoh seperti deklarasinya, pendaftarannya untuk menjaga. Bukan soal kita takut covid-19 atau takut ditulari orang, jangan sampai kita yang menulari ke orang. Itu yang paling penting,” pungkasnya.(*)
