Walikota Palopo Ikut Rakor Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Omnibus Law

PALOPO, Linsiar.id – Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, MH didampingi Forkopimda Kota Palopo mengikuti rapat koordinasi (rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota, Rabu (14/10/2020).

Kemenko Polhukam Mahfud MD memberi arahan  sekaligus membuka rakor tersebut.

Mahfud MD menyampaikan, “Unjuk rasa terus  berlangsung sampai saat ini. Sebagai aparat pemerintah, tugas kita semua memberi penjelasan tentang latar belakang undang-undang cipta kerja ini.”

Menurutnya, Undang-undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh banyaknya kejanggalan yang harus lalui dan rumitnya perizinan untuk usaha. Akhirnya presiden berinisiatif agar bagaimana perizinan tersebut bisa lebih sederhana, akhirnya mengeluarkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk memudahkan.

Munculnya gagasan omnibus law yaitu satu UU yang menyelesaikan problem antara berbagai UU di dalam satu UU.

Ia menambahkan, “Unjuk rasa boleh-boleh saja sejauh untuk menyampaikan aspirasi dan sesuai aturan undang undang. Untuk unjuk rasa yang anarkis, harus ditangani karena negara ini harus diselamatkan jangan sampai kita kacau lalu tidak terkendali,” tambahnya.

Turut memberikan penjelasan Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Ia menyampaikan, UU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab, 86 Pasal. UU yang direvisi ada 76.  Terkait dengan proses pembahasan, dimulai dari pidato Presiden RI pada tahun 2019 kemudian pembahasan UU yang begitu panjang dan hampir semua fraksi melakukan sosialisasi dan rapat dengar pendapat umum, hingga ditetapkan menjadi UU.

Tujuan umum dari UU Cipta Kerja diantaranya menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha, mudah mendapatkan perizinan dan fasilitas/kemudahan, perlakuan khusus untuk UMK, mudah dalam mendapatkan legalitas usaha, mudah dalam manajemen/operasional koperasi.

Hadir Ketua DPRD Palopo Dr. Hj. Nurhaenih, S.Kp.,M.Kes, Dandim 1403/SWG Letkol Inf Gunawan, S.I.P, Kapolres a Palopo AKBP. Alvian Nurnas, SH., S.I.K, Ketua Pengadilan Negeri Palopo Hasanuddin M, SH., MH.

Mewakili Kejari Palopo dalam hal ini Kasi Intel Heru Rustanto, SH, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palopo Drs. H. Burhan Nurdin, dan Kepala Kesbangpol Dr. H. Baso Sulaiman, M.Si. (*)