Permintaan KPK, Bapenda Palopo Umumkan Penunggak Pajak Bumi Bangunan. Begini Tujuannya!

Kepala Bapenda Kota Palopo, Abd Waris

PALOPO, Linisiar.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo melalui siaran pers, belum lama ini, melansir data para penunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk tahun 2020.

Data penunggak PBB tersebut meliputi seluruh kecamatan di Kota Palopo. Pembayaran pajak itu sudah jatuh tempo sejak 31 Oktober lalu.

Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan, Asran Muhajir SE serta Kasubid Pengaduan Bapenda Palopo, Eva Susanti, menjelaskan, dari sembilan kecamatan, penunggak terbanyak di Kecamatan Wara.

Sesuai data Bapenda Kota Palopo per 6 November 2020, di Kecamatan Wara tercatat 3.421 orang Wajib Pajak (WP) yang menunggak pembayaran PBB. Total tunggakan  sebesar Rp349.542.136.

Di antara 3.421 wajib pajak yang menunggak di Kecamatan Wara, terdapat beberapa nama pengusaha besar.

Bapenda Palopo menegaskan, pihaknya mengumumkan nama-nama wajib pajak yang menunggak PBB sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat resmi lembaga antirasuah itu.

Dijelaskan, sesuai permintaan KPK, pengumuman penunggak pajak (PBB) ini sebagai bagian dari transparansi upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Tujuan lainnya, bagian dari sosialisasi penegakan aturan hukum bagi setiap warga negara yang tidak menunaikan kewajibannya kepada negara, tanpa pandang bulu.

Kepala Bapenda Palopo, Abd Waris, menjelaskan, KPK bersurat yang isinya meminta nama-nama penunggak PBB diumumkan secara terbuka ke publik melalui media mainstream, baik cetak maupun online.

Sesuai permintaan KPK, kata Abd Waris, pengumuman secara terbuka ini untuk mendorong masyarakat taat pajak. Sama sekali bukan keinginan Bapenda, tapi permintaan KPK.

Abd Waris menyampaikan, pihaknya juga sudah berkali-kali memberi peringatan kepada para wajib pajak itu bahwa jatuh tempo tanggal 31 Oktober, namun tidak ada kesadaran untuk membayar.

Sesuai data Bapenda Palopo, penerimaan PBB untuk bulan Oktober saja mencapai Rp589.234.377. Total target yang dicanangkan Bapenda Palopo dari PBB sebesar Rp3.769.000.000. (*)