Pejabat Pemkot Palopo Ikut Rakor KPK, Bahas Sertifikasi Aset Tanah PLN di Daerah

PALOPO, Linisiar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi Repulik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan sertifikasi aset tanah PLN Sulsel.

Dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo hadir Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanzah DP mewakili walikota.

Sekda didampingi Kepala Inspektorat Kota Palopo, Asir Mangopo dan Sekretaris Bapenda Palopo mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual di ruang pimpinan Bappeda Palopo, pada Selasa, 15 September 2020.

Dalam sambutannya Dian Patria dari KPK menyampaikan, intervensi percepatan KPK Pemda meliputi, pertama 8 Program Monitoring Control of Prevention (MCP) di 548 pemda.

Kedua, program tematik meliputi limbah medis, PLTSa, SDA, korsup pelabuhan dan lain-lain.

Untuk pusat, yakni mendorong penyelamatan asep di t Kemdikbud, KemPUPR, Kemhub, Setneg, Pertamina, dan PLN.

Menurutnya, KPK hadir dan mendukung upaya penataan serta penyelamatan aset negara. Termasuk proses legalisasi tanah milik PLN.

Proses legalisasi ini menunjukkan bukti keseriusan negara, dalam hal ini PLN, mengelola asetnya. Termasuk menghindari pengambilalihan oleh pihak ketiga, yang dapat merugikan negara.

“Kedepannya penyelesaian target sertifikat aset tanah PLN harus terus ditingkatkan, sehingga semua aset milik PLN ini sudah mempunyai dasar hukum yang kuat,” ujarnya

Dijelaskan, percepatan renaksi membutuhkan kolaborasi antara PLN, BPN, dan pemda. (*)