Hasil Rapat Pemerintah, DPR, dan KPU Sepakat Pilkada 2020 tidak Ditunda

ilustrasi

JAKARTA, Linisiar.id – Meski banyak usulan yang meminta Pilkada serentak 2020 ditunda, tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu tetap sesuai jadwal.

Pasalnya, pada rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU, sepakat Pilkada 2020 tetap dilanjutkan meski di tengah pandemi Covid-19. Pencoblosan tetap 9 Desember 2020.

“Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Raker itu juga dihadiri unsur pengawas, keamanan hingga satgas Covid-19.

Hasil raker itu antara lain, memperketat pengawasan dengan merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

“Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6/2020,” jelasnya.

Penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol COVID-19 akan sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Kemudian, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Lalu, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” jelasnya.

Mengutip viva.com, dengan revisi PKPU, diharapkan akan mengatur secara spesifik terkait larangan pertemuan yang melibatkan banyak massa. Kemudian, mendorong dan memaksimalkan kampanye secara daring (online).

Selain itu, tetap mengusulkan penggunaan masker, hand sanitizer dan alat pelindung diri (APD) sebagai media kampanye. (*)