PALOPO, Linisiar.id – Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, MH bersama seluruh elemen mahasiswa di Kota Palopo berdiskusi terkait transparansi penanganan Covid-19 di kota itu.
Mereka juga mendiskusikan mekanisme penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Diskusi berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo, Jumat (10/7/2020).
Mengenai transparansi dana penanganan Covid-19 di Kota Palopo, walikota menjelaskan, pihaknya harus bertanggung jawab kepada DPRD.
“Dalam bentuk tranparansi kepada DPRD Palopo, sehingga data yang ada di DPRD itulah data yang kami pegang juga. Tidak ada data yang kami pegang tanpa diserahkan ke DPRD,” bebernya.
Walikota menjelaskan, dana APBD Palopo yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 , termasuk dampaknya, yang disepakati bersama DPRD sebesar Rp17 miliar.
Peruntukan dana sebesar Rp17 miliar itu sesuai usulan Pemkot Palopo ke kementerian keuangan/kementerian dalam negeri dan telah mendapat persetujuan.
Rinciannya, penanganan dampak kesehatan jumlahnya Rp10.908.751.000, realisasi Rp2.851.200.000 atau presentase 26,10%.
Dana penanganan dampak ekonomi jumlah Rp5.398.100.000, realisasi Rp.18.000.000 (resentase 0,33%.
Kemudian penyediaan jaring pengaman social yang jumlahnya Rp1.630.400.000. Realisasi Rp775.200.000 atau presentase 47,50%. Jadi total dana refocusing Covid-19 sebesar Rp17.937.251.000.
“Jadi, APD (alat pelindung diri) yang ada di daerah itu memang belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi sudah dianggap cukup mengatasi masalah karena apa yang diperlukan kita adakan,” tuturnya.
Untuk lebih jelasnya, walikota mempersilahkan aktivis mahasiswa mengecek data di DPRD Palopo mengenai dana untuk tiga item penanganan Covid-19 itu.
Diskusi ini ikut dihadiri Wakil Walikota Palopo Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, Sekertaris Daerah Firmanza DP, Ketua DPRD Dr. Hj. Nurhaenih,S.Kp.,M.Kes, unsur Forkopimda, para asisten sekda, organisasi kemahasiswaan, dan undangan lainnya. (*)
